Gagal Urus Inflasi, Siap-siap Dipecat

RM.id  Rakyat Merdeka - Para kepala daerah diminta menjaga laju inflasi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tak segan-segan mencopot Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang nggak becus ngurus inflasi.

“Saya sudah bilang, teman-teman Pj saat ini ada 105. Kalau 3 bulan berturut-turut inflasi di atas nasional, saya ganti. Saya akan lapor ke Presiden,” tegas Tito, usai acara peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta, kemarin.

Eks Kapolri ini mengaku, sudah memegang data Pj ke­pala daerah yang saat ini tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya. Namun, dia enggan menyebut Pj dari daerah mana.

“Ada di Maluku Utara, Su­matera ada, pokoknya datanya kita punya. Gampang kok kalau ngikutin inflasi daerah. Po­koknya di daerah itu inflasinya di atas 4 persen. Usulan nanti dari gubernur yang seperti itu, pasti akan saya masukin ke laci aja,” tegasnya.

Baca juga : Mendagri Puji Daerah Sukses Kendalikan Inflasi

Bukan tanpa alasan, Tito me­nuturkan, tahun ini jumlah Pj kepala daerah di masa transisi akan bertambah menjadi 170 orang, terdiri atas bupati/wali kota.

Secara administrasi kenega­raan, kata Tito, pengangkatan Pj akan diusulkan oleh gu­bernur kepada Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan penunjukan penjabat pengganti tersebut.

Namun, Tito memastikan jika gubernur tidak mampu men­gendalikan inflasi di daerahnya, sudah dipastikan usulan nama dari gubernur untuk menunjuk Pj bakal ditolak.

Sebelumnya, Tito pernah me­maparkan beberapa daerah yang inflasinya masih di atas rata-rata nasional. Pada tingkat provinsi, inflasi yang masih di atas rata-rata adalah Maluku dengan angka 5,06 persen.

Baca juga : Jangan Janjikan Jabatan Kepada Para Tim Sukses

Sedangkan di tingkat kota, inflasi yang ada di atas-rata adalah Ternate 5,71 persen, dan di tingkat kabupaten yakni, Sumenep 5,44 persen.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (For­mappi) Lucius Karus meminta agar Pj Kepala Daerah yang di­tunjuk memiliki integritas untuk menjaga inflasi.

Menurut Lucius, Pj adalah wajah dari Pemerintah Pusat di sejumlah daerah. Untuk itu, Pemerintah Pusat bertanggung jawab memastikan Pj yang di­tunjuk telah memenuhi standar paling tinggi dari pemimpin daerah.

“Memastikan bahwa orang-orang itu tidak jadi sumber masalah baru di daerah,” kata Lucius.

Baca juga : Mendagri Ajak Kepala Daerah Carikan Solusi

Lucius menilai, integritas para Pj kepala daerah harus dipas­tikan hingga masa jabatannya selesai. Namun, hal ini perlu di­pertimbangkan sejak awal sebe­lum dilakukan penunjukan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.