Kepala Daerah Kena Setrap

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus meracik strategi agar harga kebutuhan bahan pokok (bapok) tidak melonjak saat bulan Ramadan dan Lebaran. Salah satunya, memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak bisa menjaga harga bahan bapok.

Kemarin, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meng­gelar Rapat Kerja (Raker) 2023 dengan tema Transformasi Perdagangan Mendukung Pem­bangunan Ekonomi Bernilai Tambah Dan Berkelanjutan di Lampung.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Raker kali ini lebih kompleks. Terutama, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, baik di dalam maupun luar negeri.

Apalagi, prediksi lembaga in­ternasional terhadap pertumbu­han ekonomi bakal lebih berat.

Baca juga : Sukseskan Pemilu 2024, Kemendagri Minta Kepala Daerah Lakukan 3 Hal Ini

“Ekonomi outlook-nya begitu. Baik IMF, Bank Dunia. Tapi kita optimistis, tahun ini mudah-mu­dahan perdagangan khususnya ekspor, sekurang-kurangnya kita pertahankan sama (seperti tahun lalu). Syukur-syukur bisa lebih baik,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Terkait hal itu, Kemendag telah menyiapkan strategi. Per­tama, membangun ekosistem yang di dalamnya terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ritel modern, perbankan, pembiayaan ekspor dan marketplace.

Kedua, memperluas pasar. Bukan hanya ke pasar tradisional barat, tetapi juga memak­simalkan peluang antar negara ASEAN melalui perjanjian perdagangan internasional.

“Dengan Filipina dan Ma­laysia, kita naik tajam. Juga dengan Asia Selatan, Bangla­desh, Pakistan, India, juga ke Afrika,” beber Zulhas.

Baca juga : Lestari Ajak Lembaga Pendidikan Bangun Kesadaran Toleransi

Tak ketinggalan, dalam kesempatan ini, Zulhas menyinggung persiapan bulan Ramadan dan Lebaran.

Menurutnya, kerja sama Pemerintah dengan kepala daerah sangat baik. Bahkan, setiap minggu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat terkait inflasi, ketersediaan barang dan harga.

Menariknya, Zulhas mem­beberkan kepala daerah yang gagal mengendalikan harga di daerahnya akan kena setrap.

“Yang inflasi tinggi, bupati/wali kota tidak boleh keluar negeri, bahkan anggarannya nggak boleh lebih. Ini ketat. Kita dipimpin Menko Perekonomian langsung, juga Mendagri, setiap minggu,” ungkapnya.

Baca juga : Hadiri Rakornas PAN, Andian Parlindungan Siap Menuju Senayan

Namun, di balik sanksi terse­but, kepala daerah juga diberikan kewenangan lebih. Seperti 2 persen anggaran cadangan dae­rah untuk rencana tak terduga.

Sehingga, ketika terjadi kenai­kan harga bahan pokok lebih dari 5 persen, Pemerintah Daerah boleh mensubsidi biaya trans­portasinya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.