Kemenimipas Rancang Pedoman RKA K/L, Sinkronkan Program Dan Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka -  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang efektif dan akuntabel melalui penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) yang terintegrasi dengan arah strategis kementerian. menyikapi perubahan kelembagaan yang lebih luas.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia menegaskan, Kemenimipas sebagai kementerian baru hasil restrukturisasi, tentunya menghadapi tantangan dalam menyelaraskan perencanaan program dengan penganggaran yang tepat sasaran.

"Selama ini, ketiadaan pedoman teknis yang spesifik menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara dokumen Renstra dan RKA, serta lemahnya keterkaitan antara indikator kinerja dan alokasi anggaran," kata Asep dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025). 

Baca juga : Kemenimipas Dan KKP Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Di Nusakambangan

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenimipas I Ismoyo mengatakan, pedoman RKA ini hadir untuk menyatukan logika perencanaan dan logika penganggaran.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian target strategis kementerian hingga ke wilayah khususnya Unit Pelaksana Teknis. Selain itu pelaksanaan fungsi bidang keimigrasian yang hingga lingkup luar negeri di Perwakilan RI,” ujar Ismoyo.

Pedoman ini tidak hanya mengatur format dan mekanisme penyusunan RKA, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi dengan indikator kinerja utama (IKU), hasil evaluasi program, dan prioritas nasional. Dengan pendekatan ini, Kemenimipas membangun sistem penganggaran yang berbasis kinerja, transparan, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Baca juga : Rakernas Perindo Lahirkan 11 Program Dukungan Pemerintah

Penyusunan pedoman dilakukan melalui serangkaian konsultasi lintas unit, pengumpulan regulasi terbaru, serta harmonisasi dengan dokumen Renstra dan RPJMN 2025–2029. Selain itu, pedoman ini juga membuka ruang bagi eksplorasi sumber pendanaan non-APBN seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih dari sekadar dokumen teknis, pedoman RKA ini menjadi instrumen pembelajaran kelembagaan. Melalui proses penyusunan yang partisipatif, satuan kerja diajak untuk memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil. Hal ini memperkuat budaya kerja yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan peluncuran pedoman ini, Kemenimipas menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga dalam cara berpikir dan cara bekerja.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Mampang Gencar Sosialisasi Program Di Taman-Taman Jakarta

Rencana kerja dan anggaran kini bukan lagi dua hal yang terpisah, melainkan satu napas strategis yang menggerakkan kementerian menuju pelayanan publik bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang lebih PRIMA, transparan, dan berdaya saing.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.