Dark/Light Mode

Komisi XI DPR Minta Perbaikan Kelola Dan Sinkronisasi Data Dana Daerah

Jumat, 24 Oktober 2025 07:33 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino. Foto: DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino. Foto: DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menyoroti ketidaksinkronan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait dana mengendap.

"Menkeu Purbaya mengatakan ada kenaikan pengendapan dana Pemda sebesar 12,17 persen dari Rp 208 triliun menjadi Rp 234 triliun. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Mendagri Tito Karnavian setelah mengecek rekening kas daerah dana mengendap hanya Rp 215 triliun," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Dia menilai, perbedaan data tersebut menunjukkan kelemahan dalam sistem dan komunikasi antar kementerian yang seharusnya menjadi fondasi koordinasi fiskal dan tata kelola keuangan negara.

Baca juga : Transisi Haji, Komisi VIII DPR: Perlu Antisipasi Perbaikan di Semua Sektor

"Angka ini menunjukkan lemahnya data fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah," lanjutnya.

Diingatkan, uang negara tidak untuk disimpan. Uang negara harusnya digunakan menjadi energi yang positif untuk menciptakan lapangan kerja.

"Untuk memperkuat ekonomi rakyat dan untuk mempercepat pemerataan pembangunan," jelas dia.

Baca juga : Komisi X DPR: Kuota Revitalisasi Satuan Pendidikan Layak Ditambah

Dikatakan, ketidaktepatan data antara pusat dan daerah justru berpotensi memperlambat realisasi anggaran. Padahal publik menunggu manfaat nyata dari kebijakan fiskal Pemerintah.

"Pemerintah pusat harus segera melakukan sinkronisasi data keuangan daerah secara real-time serta memperbaiki mekanisme perencanaan dan penyaluran transfer dana ke daerah," terangnya.

Harris pun mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki sistem dan meningkatkan sinergi antar lembaga agar keuangan negara benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga : Pramono Haramkan Perdagangan Dan Konsumsi Daging Anjing Serta Kucing Di Jakarta

"Tanpa sinkronisasi dan perbaikan tata kelola, kebijakan fiskal secara nasional akan kehilangan efektivitasnya," pungkasnya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.