Ditjen Bina Adwil Perkuat Data Wilayah untuk Sukseskan Koperasi Merah Putih

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP), Kamis (13/11/2025). Rakor ini bertujuan mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

Rakor dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga. Antara lain Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (Dittopad TNI AD), serta Pemerintah Daerah dari 38 provinsi.

Fokus utama pembahasan meliputi sinkronisasi dan validasi data terkini terkait:

• Toponimi (Nama Rupa Bumi): Pembaruan dan penetapan nama rupabumi agar data seragam.
• Batas Daerah: Penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah.
• Pulau: Pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau kecil terluar.
• Kode WAP: Verifikasi dan pemanfaatan kode sebagai kunci integrasi data kewilayahan lintas sektor.

Baca juga : Ditjen Bina Adwil Matangkan Implementasi PSEL di Kawasan Aglomerasi

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menegaskan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan, termasuk Program Koperasi Merah Putih.

“Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program di tingkat kecamatan,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (1/12/2025).

Output dan Komitmen Bersama

Rakor menghasilkan beberapa komitmen penting:

1. Penguatan Basis Data: Percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di sejumlah wilayah.
2. Pemanfaatan Teknologi: Optimalisasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses pemerintah daerah pembina koperasi.
3. Sinergi Antar-Lembaga: Pembentukan tim kerja terpadu agar data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lain yang dibutuhkan Program Koperasi Merah Putih.

Baca juga : Kemenkop Dorong Keberlanjutan Kopdes Merah Putih Di Sulawesi Selatan.

Dengan fasilitasi pemenuhan data ini, Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan.

Pada penutupan kegiatan, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah menegaskan perlunya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi yang saat ini menjalankan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan akan mendukung kepastian lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Raziras.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.