Di Bawah Komando Tito, Penanganan Pengungsi Pascabencana Sumatera Hampir Tuntas

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera telah mencapai tahap hampir tuntas.

Secara keseluruhan, hampir 100 persen pengungsi tidak lagi tinggal di tenda darurat, menandai percepatan signifikan dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.

Capaian tersebut ditopang oleh kondisi di dua wilayah terdampak utama, yakni Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang telah mencatatkan nol pengungsi di tenda. Sementara itu, di Provinsi Aceh masih terdapat 171 jiwa atau 43 kepala keluarga (KK) dalam jumlah yang sangat terbatas dan saat ini tengah dalam proses penanganan lanjutan.

“Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh apa daerah bencana sudah tidak ada tenda. Tidak. Yang disampaikan adalah mendekati 100 persen. Mendekati 100 persen itu tidak ditenda,” ujar Tito, Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan bahwa capaian hampir seluruh pengungsi keluar dari tenda dihitung dengan membandingkan jumlah pengungsi yang tersisa saat ini, yakni sekitar 171 orang di Provinsi Aceh, dengan total pengungsi pada awal kejadian yang mencapai 2,1 juta jiwa per 2 Desember 2025.

Dari perhitungan tersebut, persentase pengungsi yang masih berada di tenda hanya sekitar 0,008 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekitar 99,96 persen pengungsi telah keluar dari tenda. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan istilah “hampir” atau “mendekati 100 persen” dan tidak mengklaim seluruhnya selesai.

Baca juga : H-5 Lebaran, Penyeberangan Jawa ke Sumatera Terpantau Lancar Terkendali

“Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, hitung saja 171 orang sekarang ini dibagi 2,1 juta pada saat 2 Desember data pada waktu mengungsi ya itu lebih kurang 0,008 persensehingga bisa dikatakan 99,96 persen ada lagi tenda. Makanya ada kata-kata hampir atau mendekati 100 persen. Kita tidak mengklaim 100 persen,” jelasnya.

Tito menjelaskan bahwa sisa pengungsi saat ini berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bireuen. Di Aceh Tamiang, sebelumnya tercatat sebanyak 26 kepala keluarga atau 96 jiwa di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, yang sempat menjadi perhatian publik.

Namun demikian, kondisi tersebut telah ditangani, dan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah turun langsung ke lokasi untuk menyiapkan solusi penanganan.

“Sebelum viral pun kami sudah menyampaikan bahwa memang ada 26 KK, 96 jiwa yang ada di Tamiang yang di Desa Sekumur yang ada ibu-ibu dan sudah didatangi oleh tim dari BNPB. Solusinya sudah ada. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan ini bisa menjelaskan dan juga bisa menyelesaikan, artinya solusinya sudah ada,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian hunian di wilayah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Insyaallah paling lambat 2 minggu ke depan, tapi lagi diupayakan oleh Pak Kepala BNPB minggu depan mudah-mudahan bisa selesai karena perlu ada listrik juga perlu ada air, air minum dan lain-lain di sana,” tambahnya.

Baca juga : FWD Insurance Kenalkan Perlindungan Jiwa Syariah FWD Rencana Sejahtera

Sementara itu, di Kabupaten Bireuen masih terdapat 17 kepala keluarga atau sekitar 75 jiwa yang berada di tenda, tepatnya di area halaman kantor bupati yang dijadikan lokasi penampungan sementara.

Tito menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan preferensi masyarakat terkait skema hunian yang diinginkan.

Menurutnya, sebagian masyarakat tidak bersedia menerima skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dan menginginkan agar langsung dibangunkan hunian tetap maupun hunian sementara. Di sisi lain, pemerintah kabupaten pada awalnya mendorong agar masyarakat langsung menempati hunian tetap.

Namun, dari keseluruhan 403 kepala keluarga terdampak, terdapat 17 kepala keluarga yang memilih untuk dibangunkan hunian sementara terlebih dahulu sebelum nantinya beralih ke hunian tetap.

“Nah, persoalannya apa? Masyarakat ini menghendaki agar mereka tidak mau menerima DTH, tapi mau langsung dibangunkan Huntap atau Huntara. Sementara dari pemerintahan kabupaten menyampaikan masyarakat inginnya dari tenda langsung Huntap semua. Tapi rupanya ada yang berbeda 17 KK gak,” ungkapnya.

Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya mediasi untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemanfaatan Dana Tunggu Hunian yang memungkinkan masyarakat tinggal sementara di rumah keluarga.

Baca juga : Fraksi PKB MPR : Pemberdayaan Perempuan Kunci Mencegah Tindak Kekerasan

Namun, pemerintah daerah mengusulkan agar langsung dibangun hunian tetap. Atas perbedaan tersebut, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menyiapkan solusi yang paling memungkinkan untuk segera direalisasikan.

“Kita tengahi dengan cara oke kita buatkan Huntap kemudian itu dikerjakan oleh BNPB dan sudah ada contohnya dan sedang berjalan ya, mudah-mudahan sesegera mungkin selesai ini solusinya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian hunian bagi warga terdampak terus dikebut agar seluruh pengungsi dapat segera menempati tempat tinggal yang layak.

“Kalau solusi ini sudah ada yang 26 KK di Aceh Tamiang ini sedang dibangun dan minggu depan paling lambat 2 minggu lagi selesai 26 ini akan masuk Huntara, no problem, yang 17 KK di Bireuen karena maunya langsung huntap ya otomatis perlu waktu karena membangun Huntap ini juga perlu waktu lebih dari sebulan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.