Dark/Light Mode

IPPGA Group Luncurkan Playbook untuk Perkuat Profesi PPGA di Indonesia

Kamis, 27 Agustus 2026 11:04 WIB
Foto: IPPGA Group.
Foto: IPPGA Group.

RM.id  Rakyat Merdeka - Profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di Indonesia dinilai membutuhkan peta kerja yang lebih terstruktur agar dapat berkembang sebagai kapabilitas strategis dalam menjembatani kepentingan bisnis, kebijakan publik, dan dinamika politik.

Menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy.

Playbook tersebut dirancang sebagai fondasi awal pengembangan profesi PPGA di Indonesia. Dokumen ini terdiri atas sembilan bab yang dilengkapi operational appendix, serta memetakan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka kerja yang dibutuhkan praktisi PPGA dalam membaca dinamika kebijakan, politik, kekuasaan, serta kepentingan bisnis di Indonesia.

Peluncuran Playbook berangkat dari kebutuhan akan peta kerja bagi profesi PPGA yang berkembang pesat, tetapi belum memiliki rujukan pengetahuan dan praktik yang terstruktur.

IPPGA Group menempatkan dokumen tersebut sebagai salah satu langkah awal menuju terbentuknya knowledge & skill center bagi profesi PPGA di Indonesia.

Baca juga : BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook Pertama di Indonesia

Playbook disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi. Dokumen tersebut akan terus dikembangkan melalui peer review dan kolaborasi dengan berbagai praktisi serta pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan pemerintahan dan politik.

“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia,” ujar praktisi Public Policy & Government Affairs dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Arief Budiman, dalam acara peluncuran di Hotel 25Hours Jakarta, Rabu (26/8/2026). 

Menurut Arief, keterlibatan dunia akademik penting untuk membangun legitimasi keilmuan sekaligus memastikan regenerasi profesi.

PPGA, kata dia, bukan sekadar fungsi pendukung yang bekerja ketika persoalan muncul, melainkan kapabilitas strategis yang harus bekerja jauh sebelum risiko maupun persoalan terjadi.

“Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda. Kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu,” tambahnya.

Baca juga : Drama Resident Playbook Tamat dengan Pencapaian Rating Tertinggi Sepanjang Musim

Dalam paparannya, Arief menjelaskan bahwa fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar yang saling terintegrasi, yakni Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability.

Profitability (Business) menjadi jangkar dengan menempatkan PPGA sebagai fungsi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis dan kondusivitas iklim usaha.

Sementara itu, Certainty (Public Policy) menuntut pemahaman terhadap arah dan dinamika kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, hingga perencanaan pembangunan.

Pilar Security (Legal) berfungsi melindungi perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengganggu operasional maupun investasi.

Adapun Continuity (Corporate Communications & Diplomacy) berperan membangun reputasi dan hubungan jangka panjang dengan publik serta pemangku kepentingan pemerintahan.

Baca juga : OCS Group Mengembangkan Inisiasi ESG Playbook untuk KEK Sanur

Terakhir, Stability (Politics) menuntut kemampuan membaca dinamika politik nasional dan lokal, kepentingan aktor pemerintahan, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang berdampak pada bisnis.

“Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan,” tegas Arief.

Ia menambahkan, kebutuhan terhadap profesi PPGA akan terus ada selama terdapat interaksi antara bisnis, kebijakan publik, dan politik dalam kerangka relasi demokratik.

“Selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan selalu berinteraksi. Karena itu, profesi ini akan selalu diperlukan. Penguatannya adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi, baik dalam maupun luar negeri,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.