Dark/Light Mode

Apkasi Jadikan AOE 2026 Jembatan Potensi Daerah ke Pasar dan Investor

Kamis, 27 Agustus 2026 21:51 WIB
Foto: Apkasi.
Foto: Apkasi.

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadikan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 sebagai wadah konkret untuk mempertemukan potensi daerah dengan pasar, investor, lembaga pembiayaan, dan mitra pembangunan.

Pameran tahunan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ajang promosi produk, tetapi juga untuk mendorong transaksi dan realisasi investasi di daerah.

AOE 2026 resmi dibuka di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).

Gelaran ini diikuti pemerintah kabupaten se-Indonesia, kementerian/lembaga, perusahaan penyedia barang dan jasa, serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan, penyelenggaraan AOE 2026 didasari kebutuhan daerah terhadap akses pasar dan investasi yang nyata.

"AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret: daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan," ujar Bursah saat menyampaikan laporan pelaksanaan.

Bursah yang juga Bupati Lahat itu mengatakan, tiga aspek menjadi fokus utama Apkasi melalui AOE 2026, yakni perluasan pasar, peningkatan investasi, dan penguatan otonomi daerah.

Baca juga : Yusuf Rio Wahyu Prayogo: Kalau Rekruitmen Sistem Outsourcing Tak Masalah

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar dan ruang fiskal yang terbatas.

Bursah menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten saat ini. Di satu sisi, daerah harus memenuhi pelayanan dasar, seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sekolah, dan layanan kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait rencana kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 menjadi Rp 735 triliun, atau naik 5,5 persen sebesar Rp 38,1 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 696,9 triliun, Apkasi mengingatkan bahwa kenaikan tersebut tidak otomatis membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar.

"Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal menjadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan yang memadai. Karakter pemerintah kabupaten itu berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan dengan satu pendekatan. Oleh karena itu, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 harus menjadi kesempatan memperjelas kembali penataan kewenangan pusat dan daerah," tegas Bursah.

Bursah juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dalam mengelola aset dan anggaran rakyat.

"Jabatan Bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata," tambahnya.

Pemerintah Pusat Dorong Investasi hingga Groundbreaking

Baca juga : Pimpinan DPR Terima Audiensi APKASI

Membuka AOE 2026 secara resmi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apresiasi terhadap beban kerja yang dihadapi para bupati.

Kemendagri, kata Bima, terus melakukan advokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Bima menyebut terdapat empat prioritas dalam pemanfaatan dana TKD di daerah. Pertama, memastikan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kedua, menjaga ketahanan pangan dan energi. Ketiga, mendorong transformasi ekonomi. Keempat, konsisten menekan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran.

Bima juga meminta kepala daerah mengubah pola pikir dalam penyelenggaraan pameran agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan investasi riil.

"Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal (identify the DNA of local economy) sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi," kata Bima.

Dukungan untuk memperluas pasar internasional turut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri yang turut hadir dalam pembukaan.

Baca juga : Pembangunan Daerah Terus Berjalan, Dasco dan Cucun Terima Dialog APKASI

Kementerian Perdagangan, kata Dyah Roro, siap memfasilitasi UMKM daerah untuk masuk ke rantai pasok global melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia.

"Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM yang berupaya memasarkan produk melalui jaringan perwakilan perdagangan yang telah terbentuk di 33 negara. Kita berharap produk-produk unggulan Indonesia semakin dikenal dan bersaing di kancah internasional," ungkapnya.

Gelaran AOE 2026 turut dihadiri jajaran gubernur, Dewan Pengurus dan anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan duta besar negara sahabat.

Di antaranya perwakilan dari Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.