Apkasi Dorong Daerah Tinggalkan Ketergantungan APBD demi Fiskal Mandiri

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong pemerintah kabupaten segera mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan baru.

Mulai dari digitalisasi layanan publik, pemanfaatan aset daerah, pengelolaan pelabuhan, hingga kolaborasi dengan sektor swasta dinilai menjadi kunci membangun kemandirian fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi dan menguatnya kecenderungan re-sentralisasi.

Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Otonomi Daerah yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Apkasi di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Mengusung tema "Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah", kegiatan itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang.

Ekonom senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini mengatakan, daerah harus segera mengubah pendekatan pembangunan karena ketidakpastian ekonomi global dan arah kebijakan nasional yang dinilai cenderung menuju re-sentralisasi.

"Kita melihat pemerintah kini menuju re-sentralisasi sampai masa kepresidenan 2029. Desentralisasi memang memiliki banyak kekurangan, tetapi mengubah arahnya menjadi re-sentralisasi adalah sebuah musibah. Daerah memerlukan pendekatan baru. Pemimpin daerah bukan hanya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas tanpa bergantung pada APBD," ujar Hendri.

Menurutnya, salah satu solusi adalah mengembangkan konsep dual engine economy, yakni menyinergikan aktivitas bisnis sosial dengan birokrasi pemerintah daerah.

Baca juga : Dipastikan Tito: 99,9% Korban Bencana Sumatera Tinggalkan Tenda Pengungsian

Paradigma birokrasi juga perlu bergeser dari sekadar regulator menjadi birokrasi yang berjiwa wirausaha (entrepreneur).

Ia menilai, kreativitas pendanaan harus terus dikembangkan, mulai dari digitalisasi layanan rumah sakit untuk menekan kebocoran anggaran hingga pemanfaatan dana diaspora dan donor internasional.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh menyoroti kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Dari sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia, sekitar 33 persen masih berpendidikan di bawah diploma, mayoritas merupakan PPPK hasil pengalihan tenaga honorer.

"Kita berada dalam dinamika berbeda, tetapi setiap pemimpin memiliki pasukan yang sama. Kalau ada yang belum bisa berlari kencang, mohon dipahami. Pemerintah daerah perlu membantu mereka melanjutkan pendidikan. Kelola ASN dengan rasa kekeluargaan. ASN yang bahagia akan memiliki kekuatan besar dalam mengelola pemerintahan," kata Zudan.

Ia juga menegaskan, bupati memiliki kewenangan penuh sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan manajemen talenta, termasuk mutasi pegawai demi efektivitas organisasi.

BKN kini memangkas proses mutasi menjadi lima hari kerja serta menyediakan layanan profiling kompetensi gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat sepanjang 2026.

Praktik Baik dari Daerah

Baca juga : Mukhtarudin: Kami Terus Tingkatkan Kewaspadaan Dan Pendataan

Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, membagikan pengalaman daerahnya yang memiliki wilayah sekitar 21 ribu kilometer persegi dengan keterbatasan APBD.

Menurutnya, solusi yang ditempuh adalah membangun kolaborasi transparan dengan perusahaan melalui program kerja yang terukur sehingga dana CSR dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai layanan publik, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

"Kami tidak berharap pada APBD. Kami berkolaborasi dengan perusahaan, LSM, media, dan akademisi. Kuncinya adalah menyiapkan rencana kerja yang konkret sehingga perusahaan memiliki keyakinan untuk menyalurkan anggaran CSR mereka," ujarnya.

Adapun Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan PAD.

Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masyarakat dapat memantau penerimaan pajak dan belanja daerah secara real time.

"Digitalisasi membangun kepercayaan. Transparansi membuat partisipasi masyarakat meningkat. Melalui QRIS untuk retribusi sampah dan portal Swapedia untuk komersialisasi aset daerah, kebocoran anggaran dapat ditekan dan anggaran lebih cepat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif," jelas Dony.

Di sektor maritim, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati, menyebut masih terdapat 441 pelabuhan pengumpan regional yang belum diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten.

Baca juga : Misbakhun Dorong Pemerintah Aktifkan Skenario Fiskal Kontinjensi

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengajukan pengalihan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada Kementerian Perhubungan sebagai sumber tambahan pendapatan daerah.

Sementara itu, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo Wibowo menilai, pengelolaan sampah dapat diubah dari beban biaya menjadi sumber pendapatan baru.

"Isu sampah sudah menjadi persoalan sosial dan politik. Padahal, jika dikelola dengan ekosistem yang tepat, sampah harus bisa dimonetisasi dan menjadi sumber ekonomi," ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan BTN mengolah puluhan ton sampah anorganik menjadi material pembangunan ribuan rumah ramah lingkungan.

Melalui dialog nasional tersebut, Apkasi menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah hanya dapat dicapai melalui inovasi, transparansi digital, penguatan kualitas birokrasi, serta kolaborasi yang setara dengan sektor swasta dan masyarakat, bukan semata mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.