Menhut: Banpres Karhutla Bentuk Perhatian Prabowo untuk Sumsel

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk mendukung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap daerah yang menghadapi karhutla.

“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” ujar Raja Juli usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Selasa (15/9/2026).

Baca juga : Klasifikasi Polusi Udara Akibat Kebakaran Hutan

Raja Juli mengatakan, Banpres diberikan di tengah dukungan anggaran penanggulangan karhutla yang telah tersedia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian lain, TNI, Polri, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan tambahan tersebut mencakup sekitar Rp 30 miliar untuk Provinsi Sumsel, Rp 20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Rp 20 miliar untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir masing-masing mendapat Rp 15 miliar.

Menurut Raja Juli, penyaluran Banpres tersebut juga telah diikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaannya. Ia menekankan agar proses pencairan tidak terhambat birokrasi, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga : Hotspot Nasional Tembus 1.437 Titik, Riau Tetap Nihil

“Banpres ini kemudian diikuti oleh Surat Edaran dari Pak Mendagri, tentang Juknis tentang bagaimana teknis penyalurannya, pengelolaannya. Tidak dibuat ribet dengan berbagai macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan,” jelasnya.

Raja Juli meminta bantuan tersebut segera dicairkan dan digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla. Penggunaannya antara lain untuk membeli peralatan serta mencegah berbagai dampak karhutla, termasuk terhadap kesehatan masyarakat.

“Saya minta ini bisa sesegera mungkin dicairkan untuk penanggulangan karhutla, membeli peralatan, atau mencegah dampak semacam tadi (kesehatan) dan sebagainya. Tapi sekali lagi, harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara akuntabel dan transparan kepada negara dan kepada rakyat,” ujarnya.

Baca juga : Gibran Turun Ke Korban MBG Dan Karhutla, Pakar: Pemerintah Tunjukkan Kehadiran

Raja Juli menjelaskan, pengelolaan Banpres berada pada pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten nantinya bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam proses penyaluran bantuan untuk mendukung penanganan karhutla di daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.