BPS Perkuat Kerja Sama Statistik dengan Negara Anggota OKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama statistik dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi Indonesia dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Jeddah, Arab Saudi, 29-30 September 2026.

Forum tersebut dihadiri para pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara anggota OKI. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan pandangan mengenai pengembangan statistik sekaligus berbagi pengalaman transformasi statistik nasional.

Delegasi BPS dipimpin Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Di sela persidangan, BPS juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga statistik dan institusi internasional.

Pertemuan dilakukan dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), Presiden General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Kepala Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta pimpinan Islamic Development Bank (IsDB).

Sejumlah agenda kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan statistik halal, penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk mengantisipasi masalah under invoicing, hingga pengembangan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi melakukan pertemuan dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) di sela Sidang ke-15 OIC-StatCom di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan membahas penguatan kerja sama statistik Indonesia-Turki.

Sonny juga menjadi pembicara dalam tiga sesi persidangan. Materi yang disampaikan meliputi modernisasi statistik penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 6 mengenai air bersih dan sanitasi.

Siapkan Sensus Penduduk 2030

Dalam pembahasan statistik penduduk dan perumahan, Sonny memaparkan transformasi sistem statistik Indonesia yang semakin mengarah pada pemanfaatan data terintegrasi.

Teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Namun, BPS tetap memperkuat survei dan verifikasi lapangan untuk menjaga akurasi serta kualitas statistik.

Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Sensus Penduduk 2030. BPS berencana memanfaatkan register penduduk dan data administrasi sebagai basis statistik kependudukan yang dilengkapi survei, verifikasi lapangan, serta mekanisme penjaminan kualitas.

Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan sistem statistik kependudukan yang lebih terintegrasi sekaligus memungkinkan pembaruan data secara berkelanjutan.

Baca juga : Andi Gani Perkuat Kerja Sama Serikat Buruh di Asia Tenggara

“Transformasi statistik kependudukan tidak hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan data administrasi dapat terintegrasi dan tetap melalui proses verifikasi serta penjaminan kualitas,” ujar Sonny dalam paparannya.

Pada sesi berikutnya, BPS menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia menerapkan SNA 2025. Saat ini, proses implementasi masih berada pada tahap asesmen dan persiapan, termasuk penelaahan metodologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur statistik.

Pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi mampu merekam perubahan struktur produksi, pola konsumsi dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah aktivitas ekonomi informal yang belum sepenuhnya tercermin dalam kerangka SNA 2008.

Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023. Studi tersebut memperkirakan nilai jasa rumah tangga yang tidak dibayar setara dengan sekitar 13,63 persen dari PDB Indonesia pada 2023.

“Temuan ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang selama ini relatif belum terlihat dalam statistik konvensional. Pengukuran aktivitas tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan statistik ekonomi ke depan,” kata Sonny.

Ukur Akses Air dan Sanitasi

Dalam pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS berbagi pengalaman Indonesia dalam mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi.

Pengukuran dilakukan antara lain melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data tersebut menjadi salah satu sumber penting untuk memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Namun, BPS menilai integrasi dengan berbagai sumber data lain tetap diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas dan keberlanjutan layanan air minum serta sanitasi.

“Susenas menjadi salah satu sumber penting untuk melihat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, integrasi berbagai sumber data tetap diperlukan agar pengukuran pembangunan dapat dilakukan secara lebih komprehensif,” ujar Sonny.

Perkuat Kerja Sama dengan Arab Saudi

Baca juga : Polri Gandeng AFP Sikat Kejahatan Lintas Negara

Selain berbagi pengalaman, BPS memanfaatkan forum OIC-StatCom untuk memperluas kerja sama bilateral dan multilateral.

Dalam pertemuan dengan GASTAT Arab Saudi, pembahasan diarahkan pada bidang yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi Indonesia-Arab Saudi. Salah satu agenda yang dibahas adalah pengembangan statistik haji dan umrah.

Statistik haji dan umrah tidak hanya diarahkan untuk mencatat jumlah jemaah. BPS dan GASTAT juga menjajaki pengukuran aktivitas ekonomi yang terbentuk sepanjang rangkaian perjalanan ibadah tersebut.

Data mengenai karakteristik jemaah, seperti pengeluaran, lama tinggal, akomodasi, transportasi, konsumsi dan aktivitas pariwisata dinilai dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai ekosistem ekonomi haji dan umrah.

“Kami melihat statistik haji dan umrah dapat dikembangkan lebih jauh, tidak hanya dari jumlah jemaah, tetapi juga karakteristik perjalanan dan aktivitas ekonomi yang menyertainya,” kata Sonny.

BPS dan GASTAT juga membahas peluang kerja sama dalam statistik perdagangan dan pariwisata. Untuk perdagangan, kerja sama diarahkan pada peningkatan kualitas, ketepatan waktu dan konsistensi statistik ekspor-impor melalui pemanfaatan data administrasi dan sumber data alternatif.

Kedua lembaga juga membahas rekonsiliasi serta validasi antarsumber data. Sementara di sektor pariwisata, pertukaran pengalaman dapat mencakup pengukuran pengeluaran wisatawan, pola perjalanan serta pemanfaatan data perbatasan dan sumber administrasi lainnya.

Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi berfoto bersama usai menandatangani MoU dengan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT)..

Teken MoU dengan Turki

Dalam rangkaian persidangan, BPS dan TURKSTAT menandatangani nota kesepahaman sebagai landasan penguatan kerja sama statistik antara Indonesia dan Turki.

Kerja sama tersebut mencakup pertukaran pengalaman mengenai metodologi sensus modern, pemanfaatan dan integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.

BPS mendorong agar nota kesepahaman tersebut segera ditindaklanjuti melalui program kerja tahunan yang konkret dan terukur.

Baca juga : Polri-AFP Perkuat Kerja Sama Lawan Kejahatan Lintas Negara

Pengalaman TURKSTAT dalam peralihan menuju sistem sensus berbasis register menjadi salah satu ruang pembelajaran bagi Indonesia. Sistem tersebut didukung register penduduk dan alamat, data administrasi, informasi geospasial, serta mekanisme penilaian cakupan dan kualitas data.

“Pengalaman TURKSTAT dalam pengembangan sensus berbasis register menjadi salah satu pembelajaran penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan Sensus Penduduk 2030,” ujar Sonny.

Sementara itu, pertemuan bilateral BPS dengan CAPMAS Mesir menghasilkan kesepakatan mengenai rencana penandatanganan MoU Indonesia-Mesir. Penandatanganan tersebut direncanakan berlangsung dalam agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat.

Kerja sama BPS-CAPMAS akan berfokus pada modernisasi statistik kedua negara serta penerapan standar internasional yang baru.

BPS juga menggelar pertemuan khusus dengan Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). Dalam pertemuan tersebut, BPS menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah konferensi ke-16 OIC-StatCom pada 2027.

Kesiapan tersebut mendapat dukungan dari seluruh delegasi yang hadir.

Partisipasi Indonesia dalam OIC-StatCom memperkuat peran BPS dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik dengan negara-negara anggota OKI. Kerja sama tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap data yang cepat, akurat dan dapat dibandingkan secara internasional.

Melalui penguatan kerja sama statistik, BPS berupaya membangun sistem data yang semakin mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara efektif, baik di tingkat nasional maupun dalam konteks kerja sama internasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.