Dua Tahun Prabowo-Gibran: Swasembada Beras Tercapai, Produksi Pangan Terus Dipacu

 Sebelumnya 
Sektor pangan melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan BUMN. Sebagai Menko Pangan, apa tantangan terbesar dalam menyatukan visi pangan selama dua tahun ini?

Tantangan terbesar bukan kurangnya program, melainkan memastikan semua program saling terhubung. Tujuannya agar pangan tersedia, harga terjangkau, dan kesejahteraan petani serta nelayan meningkat.

Produksi yang meningkat harus diikuti penyerapan hasil panen, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi yang baik. Saat panen raya, misalnya, harga di tingkat petani harus tetap layak, sementara konsumen bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

Karena itu, semua kementerian, lembaga, dan BUMN harus bergerak ke arah yang sama tanpa terhambat ego sektoral. Tugas saya memastikan kebijakan setiap pihak saling mendukung sesuai arahan Presiden. Kemenko Pangan berperan menyatukan kebijakan, memperjelas pembagian tanggung jawab dan tenggat waktu, serta menyelesaikan hambatan lintas sektor, termasuk di daerah. Koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

Ukuran keberhasilannya sederhana: sarana produksi tersedia tepat waktu, hasil panen terserap, pasokan terjaga, harga terkendali, dan masyarakat merasakan manfaatnya. Keberhasilan setiap institusi harus menjadi bagian dari keberhasilan pangan nasional.

Bagaimana evaluasi dua tahun ini terhadap rantai pasok dari petani dan peternak lokal dalam program MBG? Apakah hasil produksi mereka sudah terserap optimal? Apa kendala dan tantangannya?

Program MBG berpeluang menjadi pasar tetap bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Kemenko Pangan bertugas mengevaluasi dan mendorong pemenuhan kebutuhan program ini dari produksi dalam negeri.

Baca juga : Rakyat Mudah Daftar Bansos, Kini Penerima Tepat Sasaran

Saat ini, ada 150.638 pemasok dalam rantai pasok MBG, yang terdiri atas koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, BUMDes, dan UMKM. Data Dewan Ekonomi Nasional juga menunjukkan sekitar 64,9 persen SPPG menggunakan pemasok utama dari kabupaten atau kota yang sama.

Namun, banyaknya pemasok belum otomatis menjamin hasil panen petani dan peternak lokal terserap optimal. Tantangannya adalah menyesuaikan jumlah dan waktu panen dengan kebutuhan dapur, menjaga pasokan dan mutu pangan, serta memastikan pengiriman berjalan efisien.

Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau SPPG yang beroperasi. Program ini juga harus membuka pasar bagi produsen lokal, memperpendek rantai distribusi, menjaga harga tetap terjangkau, dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Publik selalu sensitif terhadap impor beras, gula, dan daging. Bagaimana Kemenko Pangan mencegah pemburu rente pangan agar kebijakan impor benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak merugikan petani saat panen raya?

Prinsipnya, impor bukan jalan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan, melainkan untuk menutup kekurangan pasokan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk beras, kebijakan impor juga mempertimbangkan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah. Sementara gula dan daging dihitung sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Pemerintah tidak bisa membuka keran impor begitu saja. Keputusan harus didasarkan pada Neraca Komoditas dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional, stok, dan proyeksi produksi dalam negeri. Usulan impor dari pelaku usaha juga diverifikasi kementerian terkait agar keputusan tidak ditentukan oleh kepentingan satu pihak. Jumlah dan waktu pemasukan diatur agar tidak membanjiri pasar, terutama saat panen raya.

Pengawasan dilakukan melalui Satgas Pangan untuk mencegah penimbunan, spekulasi harga, dan penyimpangan distribusi. Jika terjadi gejolak harga atau ketimpangan pasokan antarwilayah, pemerintah dapat memperkuat distribusi dan melakukan intervensi pasar secara terukur.

Baca juga : Survei Kepuasan Pemerintah, Bansos Dan MBG Jadi Juru Selamat

Intinya, impor harus menjadi instrumen untuk menjaga pasokan, bukan merugikan petani atau membuat hasil panen mereka kehilangan pasar. Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi, harga tetap terjangkau, dan produksi dalam negeri terlindungi.

Memasuki tahun ketiga dan sisa masa jabatan pemerintahan Prabowo-Gibran, apa legacy atau warisan terbesar yang ingin Bapak tinggalkan di sektor pangan ini?

Warisan terbesar yang ingin kita bangun adalah sistem pangan nasional yang mandiri, tangguh menghadapi krisis, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Swasembada beras pada 2025 menjadi tonggak penting. Namun, capaian ini harus menjadi fondasi bagi kemandirian pangan dalam jangka panjang.

Karena itu, ada enam fondasi utama yang ingin kita perkuat.

Pertama, infrastruktur produksi pangan yang modern dan berkelanjutan. Kita ingin memperkuat irigasi, alat mesin pertanian, jalan produksi, dan fasilitas pascapanen. Pengembangan kawasan pangan, termasuk cetak sawah baru, harus benar-benar meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, dengan tetap memperhatikan ketersediaan air dan kelestarian lingkungan.

Kedua, sistem data pangan yang terintegrasi. Data produksi, stok, harga, distribusi, dan kebutuhan konsumsi harus terhubung agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pemanfaatan teknologi digital, citra satelit, dan kecerdasan buatan juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi risiko iklim dan gangguan pasokan.

Ketiga, cadangan dan distribusi pangan yang tangguh. Kita perlu memperkuat cadangan pangan pemerintah, pergudangan, penyimpanan, dan distribusi antardaerah. Koperasi serta kelembagaan ekonomi desa juga perlu diperkuat agar pasokan dan harga pangan tetap terjaga saat terjadi bencana atau gangguan pasokan global.

Baca juga : Kondisi IHSG Mirip Di Era Covid

Keempat, kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan. Peningkatan produksi harus diikuti pendapatan yang lebih baik, akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Nilai tambah juga perlu diperbesar di daerah penghasil pangan. Regenerasi petani menjadi penting agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda.

Kelima, pengembangan pangan berbasis ilmu pengetahuan dan ramah lingkungan. Kita perlu memperkuat riset dan inovasi, mulai dari benih unggul, pengelolaan air, pemupukan presisi, hingga pertanian digital. Hasil penelitian harus bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan menghadapi perubahan iklim.

Keenam, koordinasi pangan lintas sektor yang berkelanjutan. Kita ingin membangun sistem koordinasi yang tidak bergantung pada individu atau pergantian kepemimpinan. Pembagian tugas, target, data, dan mekanisme evaluasi harus jelas agar kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha bergerak dalam satu arah.

Warisan terbesar yang ingin kita tinggalkan bukan sekadar swasembada beras atau peningkatan produksi. Kita ingin membangun sistem pangan nasional yang mandiri dan tangguh, sehingga petani dan nelayan semakin sejahtera, sementara masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Inilah fondasi yang ingin kita siapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.