Bakom Satukan Narasi Pusat dan Daerah untuk Jaga Kepercayaan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan dan mendengar aspirasi masyarakat.

Karena itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mendorong penguatan sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas nasional dapat dipahami masyarakat secara tepat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal pembinaan komunikasi kehumasan daerah untuk menyelaraskan narasi pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria mengatakan, humas pemerintah daerah memiliki peran strategis karena menjadi penghubung langsung antara kebijakan nasional dan masyarakat.

"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Hariqo.

Ia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah tidak sebatas menyampaikan program dan kebijakan.

Baca juga : Hari Santri 2026, Syahganda Ungkap Peran Besar Pesantren di Era Prabowo

Komunikasi juga harus menjadi sarana untuk menerima masukan, keluhan, dan kritik masyarakat, kemudian meneruskannya kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," lanjutnya.

Hariqo menambahkan, program-program Presiden Prabowo diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, humas pemerintah daerah perlu menjelaskan manfaat program tersebut dengan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan warga.

Ia mencontohkan kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan, perbaikan lebih dari 16 ribu sekolah pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah pada 2026, serta pengiriman lebih dari 288 ribu papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Humas Daerah Jadi Bagian Penting Pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso yang menjadi narasumber dalam panel bertajuk Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah menilai, peran humas daerah perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Sugiat, keberhasilan program pemerintah perlu diikuti komunikasi yang efektif agar hasil pembangunan dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga : Capaian 2 Tahun Prabowo: Ekonomi Tumbuh, Gaji Buruh Naik

"Sebaik apa pun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu, humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," ujar Sugiat.

Ia mendukung langkah Bakom mengonsolidasikan komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, keselarasan komunikasi diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah tidak terputus ketika disampaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah.

"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," katanya.

Workshop tersebut diikuti perwakilan humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta 33 pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dijalankan Bakom secara bertahap di sejumlah provinsi.

Peserta kegiatan mencakup unsur kehumasan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pemerintah pusat di daerah.

Baca juga : Kerja Jangan Hilang

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung untuk memperkuat komunikasi pemerintah dan menyelaraskan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain mengikuti diskusi, peserta memperoleh pelatihan sebagai juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional.

Pelatihan ditutup dengan simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus yang terjadi di Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, Bakom berharap, kemampuan humas pemerintah daerah dalam menghadapi media dan menjelaskan kinerja pemerintah kepada masyarakat semakin meningkat.

Penguatan kapasitas tersebut juga diharapkan membantu humas merespons isu yang berkembang cepat di ruang digital secara tepat, terbuka, dan terkoordinasi.

Dengan sinergi komunikasi yang lebih kuat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyampaikan program prioritas secara lebih efektif, sekaligus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari perbaikan pelayanan publik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.