Ditjen AHU Integrasikan Data Korporasi, Perkuat Kepastian Hukum & Iklim Usaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat integrasi data korporasi nasional untuk menciptakan iklim usaha yang lebih nyaman, aman, dan berdaya saing.

Melalui pertukaran data antarkementerian dan lembaga, pelaku usaha diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah, kepastian hukum, serta proses perizinan yang semakin sederhana.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam forum tersebut, sebanyak 50 kementerian dan lembaga (K/L) menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat integrasi data korporasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengelolaan data yang andal merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara andal," ujar Yusril.

Menurutnya, integrasi data nasional tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh informasi pada satu institusi.

Setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui sistem yang saling terhubung.

Baca juga : PLN Indonesia Power Gandeng Kejati Sumut Perkuat Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas antarsistem menjadi kunci agar informasi korporasi dapat digunakan secara konsisten.

Dengan demikian, perbedaan data antarinstansi yang selama ini menjadi tantangan dalam pelayanan publik dapat diminimalkan.

Di tempat yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa integrasi data korporasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.

Pasalnya, data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU telah menjadi rujukan bagi berbagai layanan pemerintah.

Pemanfaatan data tersebut mencakup administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan transaksi keuangan.

Integrasi juga diharapkan membuat masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyampaikan informasi yang sama kepada instansi berbeda.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," tegas Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mengungkapkan, hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN.

Baca juga : Pemerintah Gratiskan 19 Layanan Hak Cipta

Adapun 14 K/L lainnya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama. Pemanfaatan data tersebut terus meningkat.

Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat 51.120.480 transaksi pemanggilan data dari sistem Ditjen AHU. Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025. Sementara hingga Oktober 2026, pemanfaatannya mencapai 20.773.530 transaksi.

Data korporasi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan strategis. Di antaranya administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui sistem OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Ditjen AHU juga mengembangkan tata kelola integrasi data berbasis API Management.

Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara lebih terstandar, aman, dan terpantau.

Penguatan tersebut meliputi standardisasi teknis layanan API, pengendalian hak akses, keamanan informasi, serta pemantauan transaksi pertukaran data secara real-time.

"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management. Sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," kata Widodo.

Baca juga : Tutup Kongres XXIV INI, Menkum Dorong Percepatan E-Notary & Perkuat Integritas Notaris

Forum nasional tersebut juga menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Stranas PK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, PPATK, serta PT Pertamina (Persero).

Para narasumber berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan data korporasi untuk mendukung perpajakan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, transparansi informasi pemilik manfaat, pencegahan tindak pidana pencucian uang, hingga pengelolaan vendor.

Melalui penguatan integrasi tersebut, Ditjen AHU berharap terbangun ekosistem data korporasi yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan transparan, sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan data yang akurat dan terintegrasi, proses bisnis diharapkan semakin nyaman dan aman. Pada akhirnya, langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha sekaligus memperkuat daya saing investasi nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.