Kepala BP Taskin: Atasi Kemiskinan Tidak Hanya Andalkan Bansos

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan membagikan bantuan sosial (bansos). Pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan, mendorong kewirausahaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, teknologi, dan kepemilikan aset.

Pesan itu disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat menjadi pembicara dalam kegiatan Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Budiman mengatakan, kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan. Keterbatasan ekonomi juga dapat membuat seseorang tergoda mencari jalan pintas untuk memperoleh uang, termasuk terjerumus dalam tindak kriminal seperti peredaran narkoba.

Karena itu, menurutnya, membuka kesempatan kerja dan mengembangkan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai kemiskinan.

“Pengentasan kemiskinan itu adalah pekerjaan, lapangan pekerjaan dan kewirausahaan. Di era Pak Prabowo, pengentasan kemiskinan adalah membangun itu semua, bukan sekadar bantuan sosial,” ujar Budiman.

Baca juga : KJP Plus & KJMU Tahap II 2026 Tuntas, Pramono: 707 Ribu Siswa Terima Bantuan

Dia menegaskan, bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) tetap dibutuhkan. Namun, program tersebut harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.

Dalam paparannya, Budiman menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya memperbaiki program yang sudah berjalan, tetapi harus berani mengubah pendekatan agar masyarakat memiliki kesempatan berkembang.

Dia mengibaratkan upaya tersebut seperti perlombaan kuda. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya bertaruh pada kuda yang sudah sering menang, tetapi juga melatih dan memberi kesempatan kepada kuda yang selama ini selalu kalah.

Analogi itu menggambarkan perlunya keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal agar memiliki kemampuan dan peluang untuk maju.

Budiman kemudian menjelaskan, salah satu kunci pengentasan kemiskinan adalah pemerataan akses. Dia membedakan antara hak dan akses. Secara hukum, seseorang bisa saja memiliki hak atas sesuatu, tetapi belum tentu mampu memanfaatkannya karena keterbatasan kemampuan, fasilitas, atau kesempatan.

Baca juga : Gus Ipul Sentil Pemda Yang Belum Maksimal

Dia mencontohkan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, hak tersebut belum sepenuhnya bisa dinikmati apabila sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, maupun sarana pendukung sulit dijangkau.

Karena itu, Pemerintah perlu memastikan masyarakat benar-benar memiliki akses terhadap berbagai layanan dan sumber daya yang dibutuhkan. Budiman menyebut sejumlah program, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, serta Koperasi Desa Merah Putih, sebagai instrumen untuk membuka akses tersebut.

Melalui koperasi desa, misalnya, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi.

Kemiskinan Desa dan Kota Berbeda

Budiman juga menyoroti perbedaan karakteristik kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Menurutnya, masyarakat miskin di kota umumnya menghadapi keterbatasan aset, seperti rumah dan tanah, meskipun tinggal di lingkungan yang memiliki infrastruktur relatif lebih lengkap.

Baca juga : Pacu Ekonomi Akhir Tahun

Sementara itu, masyarakat desa dalam sejumlah kondisi masih memiliki tanah atau rumah, tetapi menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, teknologi, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

Perbedaan tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendekatan yang diterapkan tidak bisa disamaratakan karena kebutuhan masyarakat di setiap wilayah berbeda.

“Kalau sekadar mengatasi kemiskinan dengan bagi-bagi duit, meningkatkan BLT, itu tidak ada musuhnya. Tapi kalau mengatasi kemiskinan melalui distribusi aset dan demokratisasi aset, tantangannya banyak,” ujar Budiman.

Dia menilai, pemerataan akses dan aset merupakan bagian penting dari upaya membangun kemandirian masyarakat. Dengan kesempatan yang lebih setara, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Budiman pun mengajak seluruh pihak, termasuk organisasi desa, untuk ikut memikirkan dan menjalankan pendekatan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan dan pemerataan kesempatan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.