507 Kabupaten/Kota Ikuti EPSS 2026, Enam Terbaik Raih Anugerah BPS

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 507 pemerintah kabupaten/kota mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Dari jumlah tersebut, enam pemerintah daerah meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 karena memperoleh Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tertinggi.

Enam penerima penghargaan tersebut terdiri dari tiga pemerintah kabupaten dan tiga pemerintah kota. Untuk kategori kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Tabalong.

Sementara kategori pemerintah kota diraih Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Tanjungpinang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, EPSS merupakan wujud komitmen BPS dalam melakukan pembinaan statistik sektoral kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Melalui evaluasi tersebut, BPS menghasilkan IPS yang mencerminkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di setiap instansi pemerintah. Hasil evaluasi juga menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan.

"IPS ini juga menjadi indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Pencapaian ini membutuhkan kepemimpinan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen dari seluruh kementerian/lembaga," ujar Amalia dalam acara Penganugerahan Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).

Baca juga : Tiga Provinsi Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 dari BPS

Amalia menjelaskan, sebanyak 507 pemerintah kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam EPSS 2026. Jumlah tersebut mencapai 98,63 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, partisipasi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah mencapai 100 persen dari target. Dalam kategori pemerintah kabupaten, Kabupaten Tangerang meraih IPS tertinggi berkat tata kelola statistik yang terstruktur. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan standar data, integrasi, dan diseminasi melalui portal data, serta didukung sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai.

Kabupaten Tegal menempati posisi berikutnya dengan tata kelola statistik yang menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), harmonisasi oleh walidata, dan evaluasi berkala. Pemerintah daerah juga memperkuat pemanfaatan big data.

Adapun Kabupaten Tabalong meraih posisi ketiga. Capaian ini ditopang penerapan kebijakan SDI, dukungan SDM statistik yang kompeten, serta kolaborasi antarprodusen data. Pemerintah daerah juga memperkuat evaluasi berbasis indikator dan tindak lanjut yang terukur.

Pada kategori pemerintah kota, Kota Bandung meraih IPS tertinggi melalui tata kelola statistik yang terstruktur. Upaya tersebut mencakup penerapan pedoman baku, penguatan SDM, dan kolaborasi melalui Forum Satu Data.

Kota Surakarta menempati posisi kedua dengan pengelolaan statistik terstandar melalui portal SoloData. Pengelolaan tersebut didukung proses validasi data, analisis statistik, serta kolaborasi dengan BPS.

Baca juga : 1 Jam Seminggu Dianggap Bekerja

Sementara Kota Tanjungpinang meraih posisi ketiga. Pemerintah kota mengembangkan tata kelola statistik terintegrasi melalui portal Open Data, penerapan standar kualitas data, evaluasi berkala, dan kolaborasi antarinstansi.

Menurut BPS, keenam pemerintah daerah tersebut telah memanfaatkan data untuk memperkuat perencanaan, perumusan kebijakan, serta evaluasi pembangunan daerah berbasis bukti.

Selain pemerintah kabupaten dan kota, BPS juga memberikan penghargaan kepada masing-masing tiga instansi pada empat kategori lainnya, yakni kementerian, lembaga pemerintah, lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah provinsi.

Amalia berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan.

"Semoga penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas data-data yang dihasilkan oleh Bapak/Ibu di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," katanya.

Dia juga mengajak seluruh instansi memperkuat kolaborasi dan tata kelola data statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Baca juga : Badiul Hadi: Lembaga Baru Bisa Bikin Gemuk Birokrasi

Sebagai informasi, EPSS 2026 merupakan pelaksanaan ketiga setelah evaluasi serupa digelar pada 2023 dan 2024. Penilaian ini mengadopsi konsep Capability Maturity Model (CMM) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Terdapat lima tingkatan kematangan, yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum.

Penilaian dilakukan melalui lima domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Hasilnya diolah menjadi IPS dengan rentang nilai 1,00 hingga 5,00.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.