Dark/Light Mode

Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Senin, 16 November 2026 20:17 WIB
Mendagri  Tito Karnavian (kanan) dan Menaker Yassierli saat Rakor dan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026)  (Foto: Dok. Pulpen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Menaker Yassierli saat Rakor dan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026) (Foto: Dok. Pulpen Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.

Tito menekankan, pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum.

Baca juga : BPSDM Kemendagri Perkuat Layanan Melalui Forum Diseminasi Inovasi

Menurutnya, Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

"Kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," kata Tito.

Baca juga : Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Ia juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda.

Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026.

Baca juga : Mendagri Tito Raih Anugerah Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah

Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insya Allah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Yassierli.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.