Pemimpin Junta Blusukan Pantau TPS Putaran Kedua

RM.id  Rakyat Merdeka - Myanmar menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) putaran kedua. Untuk memastikan proses pemilihan wakil rakyat tersebut berjalan lancar, Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing blusukan alias turun langsung memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Warga Myanmar kembali mengantre di ratusan TPS, Minggu (11/1/2026). Pemilu ini merupakan putaran kedua Pemilu Myanmar. Sedangkan putaran pertama sudah digelar pada 28 Desember 2025. Untuk putaran terakhir akan dilaksanakan pada 25 Januari 2026.

Dalam putaran kedua, sekitar 100 kota membuka TPS. Beberapa wilayah termasuk Sagaing, Magway, Mandalay, Bago, Tanintharyi, Mon, Shan, Kachin, Kayake dan Kayin.

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing kini turun langsung ke TPS di Insein. Dia sendiri sudah memberikan hak suaranya di Naypyidaw pada putaran pertama.

"Semua berjalan lancar. Masyarakat menggunakan hak pilih dengan damai tanpa paksaan," klaim Min Aung Hlaing dikutip dari kantor media Irrawaddy, Minggu (11/1/2026).

Dikutip dari Reuters, Minggu (11/1/2026), pemungutan suara ini digelar setelah partisipasi rendah di putaran pertama. Kelompok pengamat Pemilu Internasional mencatat, partisipasi pemilih dalam Pemilu putaran pertama hanya 52 persen. Jauh dari Pemilu 2020 yang mencapai 73 persen.

Baca juga : Bersama Danantara, Pertamina Gercep Pasok Energi Dan Bantuan Ke Aceh Tamiang

Pemilu kali ini juga menuai kritik para analis karena tidak melibatkan kelompok oposisi, hanya sebagai bentuk legitimasi kekuasaan militer di Myanmar.

Myanmar terjerumus dalam konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta pada 1 Februari 2021 dan menahan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi.

Kudeta tersebut memicu perang saudara yang meluas dan memperparah krisis di negara berpenduduk sekitar 51 juta jiwa itu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi, pemenang telak pemilu 2020, telah dibubarkan bersama puluhan partai penentang Pemerintah Junta lainnya. Kelompok-kelompok pemberontak juga menolak berpartisipasi.

Sejak kudeta itu, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 22.000 orang ditahan atas pelanggaran politik, dan lebih dari 7.600 warga sipil tewas. Sekitar 3,6 juta orang mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan besar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah negara Barat dan organisasi hak asasi manusia menilai Pemilu tersebut tidak bebas, tidak adil, dan tidak kredibel.

Baca juga : Jelang Nataru, Pertamina Pastikan Pasokan BBM, LPG Dan Avtur Aman

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews mendesak komunitas internasional pada Kamis (8/1/2026) untuk menolak Pemilu Myanmar.

"Pemilu ini melibatkan pemaksaan, kekerasan, dan pengucilan. Ini tidak memenuhi standar Pemilu yang demokratis," ujar Andrews dikutip dari AFP, Minggu (11/1/2026).

Dia meminta, seluruh pemerintah dan badan-badan internasional untuk mengintensifkan upaya mengisolasi junta dan meningkatkan tekanan pada para pemimpinnya untuk membatalkan hasil Pemilu.

"Anda tidak dapat mengadakan Pemilu yang bebas, adil, atau kredibel ketika ribuan tahanan politik berada di balik jeruji besi, partai oposisi yang kredibel telah dibubarkan, jurnalis dibungkam, dan kebebasan mendasar dihancurkan," kecamnya.

Partai Pro Militer Unggul

Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP), yang didukung militer, memimpin dengan selisih besar setelah memenangkan 90 dari 102 kursi majelis rendah yang diperebutkan pada putaran pertama Pemilu.

Sejumlah pengamat menilai kemenangan telak USDP tidak mengejutkan, mengingat arena politik dinilai lebih menguntungkan partai pendukung militer.

Baca juga : Ketika Relawan Pertamina Menembus Banjir Aceh Tamiang Bawa Bantuan

“Pemilu ini sama sekali tidak kredibel,” sebut analis Myanmar dari International Crisis Group Richard Horsey kepada Associated Press, Sabtu (10/1/2026).

Peneliti Amnesty International Joe Freeman menegaskan bahwa banyak pihak khawatir Pemilu ini hanya akan mengokohkan kekuasaan mereka yang bertanggung jawab atas bertahun-tahun pembunuhan di luar hukum.

Secara keseluruhan, pemungutan suara akan digelar di 265 dari total 330 wilayah administratif Myanmar. Termasuk sejumlah daerah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali Junta.

Pemerintahan militer menyatakan, Pemilu ini akan membawa stabilitas politik dan masa depan yang lebih baik bagi Myanmar, yang kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.