Israel Tutup Konsulat Inggris Di Yerusalem Timur

RM.id  Rakyat Merdeka - Israel memerintahkan penutupan kantor Konsulat Inggris di Yerusalem Timur secepatnya. Ini merupakan reaksi balasan usai Pemerintah Inggris bersama Prancis dan Kanada mengumumkan sanksi terbaru terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Selasa (8/9/2026).

Langkah tersebut untuk menghentikan perluasan permukiman yang dianggap melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara.

Di hadapan anggota parlemen di House of Commons, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengecam tindakan pemukim Israel sebagai bentuk pembersihan etnis.

Menurutnya, para pemimpin ketiga negara (Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney) menyatakan, sudah tiba waktunya mengambil langkah konkret demi mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan bersama.

Sanksi yang bakal dijatuhi trio Inggris-Prancis-Kanada tersebut mencakup larangan impor barang dari permukiman, pembatasan terhadap perusahaan dan individu yang mendukung perluasan permukiman, serta penindakan terhadap sektor konstruksi, infrastruktur, keuangan dan real estate.

Mendengar kabar tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar naik pitam. Dia memerintahkan penutupan kantor diplomatik, serta pelarangan masuk bagi beberapa politisi dan pejabat Inggris ke Israel.

Baca juga : Szoboszlai Siap Jadi Pemimpin Liverpool di Era Andoni Iraola

Hal ini menjadi babak baru dalam perselisihan sengit yang kian memanas antara kedua negara, hubungan diplomatik telah mencapai titik terendah.

Konsulat Inggris yang terletak di kawasan Sheikh Jarrah itu berfokus pada isu-isu Palestina di wilayah pendudukan. Termasuk Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. Sedangkan Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv merupakan tempat kedudukan Duta Besar Inggris untuk Israel.

Meski sebagian besar negara menganggap Yerusalem Timur diduduki secara ilegal oleh Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967, Negeri Zionis menyatakan, Yerusalem adalah ibu kotanya.

“Yerusalem seutuhnya adalah Ibu Kota Israel dan berada di bawah kedaulatan penuhnya. Segala aktivitas asing di wilayah tersebut harus dilakukan melalui saluran-saluran yang diakui dan disepakati, serta tanpa melanggar kedaulatan Israel,” tegas Sa’ar dikutip dari Guardian, Rabu (9/9/2026).

Pemerintah Israel mengatakan, keterlibatan Inggris yang telah berlangsung lama dalam pelatihan pasukan keamanan Palestina di Tepi Barat akan dihentikan.

Inggris juga tidak akan dilibatkan dalam misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS) yang berbasis di Israel.

Baca juga : London Masih Merah

“Langkah Inggris ini keliru secara moral, serta merupakan bentuk campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat dan proses pemilihannya,” ketus Sa’ar.

Sa’ar mengumumkan larangan masuk bagi sejumlah anggota parlemen Inggris. Beberapa di antaranya adalah pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota parlemen dari Partai Buruh Zarah Sultana, anggota parlemen Partai Buruh Diane Abbott, Naz Shah, John McDonnell dan Richard Burgon. Serta anggota parlemen dari Partai Hijau Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry dan Ellie Chowns.

Menurutnya, Israel tidak berniat memusuhi rakyat Inggris. “Kami tahu, kami memiliki banyak teman di Inggris. Sayangnya, pemerintahan Partai Buruh yang memusuhi Israel sedang berkuasa dan secara sistematis bertindak melawan Israel. Sehingga kami tidak punya pilihan selain menanggapi tindakan bermusuhan mereka,” ucapnya.

Sa’ar mengaku telah mengkoordinasikan tanggapan tersebut dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Apalagi, Israel akan menggelar Pemilu pada akhir Oktober nanti.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, yang mendukung pembangunan permukiman Yahudi, menyatakan, pemberian sanksi yang dilakukan Pemerintah Inggris merupakan bentuk diskriminasi terhadap orang Yahudi.

“Inggris dapat menghadapi konsekuensi atau tindakan balasan dari AS atas keputusan itu,” cuit Huckabee di akun X-nya.

Baca juga : Cetak 73 Gol, Harry Kane Bidik Ballon dOr 2026

Selama bertahun-tahun, Israel telah menerima peringatan dari Pemerintah Inggris mengenai risiko isolasi internasional dan potensi sanksi terkait aktivitas pembangunan permukiman yang terus berlanjut di wilayah pendudukan.

Pembangunan permukiman semakin dipercepat di bawah Pemerintahan Netanyahu. Dengan proyek E1 menjadi fokus utama yang dikecam internasional karena berpotensi membelah Tepi Barat dan mengubur kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang utuh.

Proyek E1, yang telah mendapat persetujuan akhir tahun lalu, berencana membangun lebih dari 3.400 unit hunian. Sementara tender untuk 1.200 unit telah dibuka pada akhir Agustus 2026. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.