Masyarakat Tidak Perlu Melakukan Punic Buying untuk Beli BBM

Tulus Abadi
Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi keroyokan oleh Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, memicu perang yang makin eskalatif di zona Timur Tengah. Entah kapan perang itu akan berkesudahan? Justru malah makin membara. 

Dampak ikutan perang yang amat mengkhawatirkan adalah pasokan BBM di ranah global akan terdistorsi. Termasuk pasokan BBM ke Indonesia. Hal ini bisa dimengerti karena selama ini pasokan BBM dan gas elpiji untuk Indonesia berasal dari area Timur Tengah. 

Fenomena ini memantik kekhawatiran yang amat serius bagi masyarakat karena disinyalir akan menciptakan kelangkaan BBM di pasaran. Pemerintah pun tampak menggulirkan wacana kebijakan WFH untuk ASN, demi menghemat BBM. Walau wacana ini tertinggal di banding negara lain, namun dari sisi pengendalian konsumsi cukup bisa dipahami. 

Baca juga : Refleksi Hari Kanker se-Dunia

Tetapi, di sisi lain masyarakat khawatir akan adanya pengurangan kuota, bahkan kelangkaan. Dampaknya masyarakat mulai melakukan aksi borong BBM, alias panic buying, seperti di Aceh dan Jember. Jika tak dimitigasi, aksi panic buying BBM akan meluas. Kegelisahan masyarakat secara psikologi bisa dimengerti, oleh sebab dampak perang adalah pasokan dan harga BBM. 

Banyak negara yang mengatur jam kerja menjadi berbasis online dan atau bahkan menjadi 4 hari kerja saja, guna menghemat konsumsi BBM. Atau menaikkan harga BBM, yang bahkan sudah dilakukan oleh 85 negara di dunia. 

Sementara, itu respons Pemerintah terkesan terlambat yang berwacana menerapkan WFH/WFA. Atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang secara sekilas akan mengurangi slot anggaran subsidi BBM. 

Baca juga : Segera Sahkan Ranperda KTR DKI Jakarta, Stop Intervensi oleh Industri Rokok

Lalu, apakah respons masyarakat konsumen perlu melakukan aksi borong BBM alias panic buying? 

Punic buying itu aksi instan dan bahkan egois, yang tak akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan bisa makin mendistorsi dan membuat persoalan makin komplikasi. Dampaknya bisa membuat kelangkaan BBM, dan kemudian harga menjulang.

Jadi, sebaiknya aksi panic buying itu tidak dilakukan oleh masyarakat konsumen. Masyarakat justru harus mulai berpikir keras bagaimana cara dan strategi untuk turut memitigasi dampak dengan cara pengendalian konsumsi BBM itu sendiri, seperti menggunakan angkutan umum untuk aktivitas dan mobilitas harian. Aksi panic buying atau bahkan "menimbun" BBM dari sisi safety adalah tindakan risiko tinggi.  

Baca juga : Urgensi Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Jakarta

Di sisi yang lain, kita mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan dan pernyataan yang lebih edukatif, jangan malah meninabobokkan masyarakat. Pemerintah musti membangun kebersamaan agar fenomena ini disikapi secara rasional, sembari membuat kebijakan yang rasional dan holistik untuk pengendalian konsumsi BBM. Menerapkan WFH/WFA, pengurangan hari kerja, pengurangan jam kerja; seperti dilakukan oleh banyak negara, patut dipertimbangkan. Termasuk juga me-review konsumsi kuota BBM bersubsidi sebesar 60 liter per hari (untuk pertalite), patut diwacanakan. Toh konsumsi pertalite kita rata-rata hanya 19,5 liter per hari untuk kendaraan pribadi secara nasional. Me-review kuota konsumsi BBM bersubsidi, lebih kekcil dampak sosial ekonominya, daripada menaikkan harga BBM.

Berbagai wacana kebijakan tersebut perlu mendapatkan kajian yang mendalam, agar tidak berdampak serius terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang saat ini memang sudah berat.***

Tulus Abadi
Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.