Presiden RI Prabowo Subianto, Supremasi Sipil, Pertahanan Negara, Dan Tata Kelola Pemerintahan

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Presiden sebagai pemimpin nasional berkewajiban menjaga agar kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan berkembang secara seimbang sehingga tidak ada satu sektor pun yang mendominasi arah perjalanan bangsa. Dalam konteks inilah tata kelola pemerintahan memperoleh arti yang sangat penting. Pertahanan negara tidak hanya dibangun melalui pengadaan alutsista atau peningkatan jumlah personel, tetapi juga melalui pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan kepastian perencanaan, efisiensi anggaran, penguatan industri strategis nasional, serta sinergi yang kokoh antara kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Presiden memegang peranan sentral sebagai pengarah sekaligus pengendali seluruh orkestrasi tersebut.

Baca juga : Senayan Ingin Daerah Cepat Dapat Alternatif Pembiayaan

Indonesia kini memasuki fase pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Perjalanan menuju cita-cita besar tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu periode pemerintahan. ­Modernisasi per­tahanan, pembangunan kekuatan maritim, transformasi digital pemerin­tahan, hilirisasi industri, ­penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan kesinambungan kebijakan lintas generasi.

Oleh karena itu, keberlanjutan kepemimpinan menjadi salah satu faktor paling menentukan keberhasilan pem­bangunan ­nasional. Keber­lanjutan itu hanya dapat diwujudkan melalui estafet kepemimpinan yang sehat, baik di lingkungan sipil maupun ­militerEstafet kepemimpinan ­bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan proses pewarisan nilai, karakter, pengalaman, dan tanggung jawab dalam ­menjaga keberlangsungan ­negara.

Baca juga : Forum Pimpinan MPR/DPR 1999-2024 Dorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Kepemimpinan yang kuat tidak diukur dari besarnya kewenangan, tetapi dari kemampuannya membangun ­institusi yang tetap kokoh meskipun terjadi pergantian ­generasi kepemimpinan. Indonesia me­merlukan kepemimpinan ­nasional yang mampu memadukan nilai-nilai Pancasila, ­se­mangat Trisakti, arah pem­bangunan Asta Cita, Wawasan Nusantara, dan ­Ketahanan ­Nasional ke dalam satu strategi besar pembangunan bangsa.

Di tengah ketidakpastian global, supremasi sipil harus dimaknai sebagai kemampuan Presiden mengintegrasikan seluruh kekuatan nasional agar bekerja secara sinergis demi menjaga kedaulatan, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan memperkokoh posisi Indonesia di tengah percaturan dunia. Dari sinilah Indonesia Raya memperoleh fondasi yang kokoh untuk melangkah menuju masa depan sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, makmur, dan disegani dunia.

Baca juga : Pesan Prabowo ke Perwira TNI/Polri: Pangkat Amanah Rakyat, Jangan Disalahgunakan

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati ­Geopolitik, dan Geostrategi, serta ­Manajemen Pemerintahan. Dan Alumni US FACOM (sekarang INDO-PASIFIK) Tahun 2002.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.