Dark/Light Mode

KSP Tidak Pernah Memulai Dari Nol

Sabtu, 3 Oktober 2026 14:04 WIB
Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si
Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam beberapa hari terakhir, saya menerima cukup banyak pertanyaan. Datangnya dari berbagai arah: masyarakat, sahabat, teman-teman wartawan, bahkan kawan-kawan yang pernah bekerja dan berinteraksi dengan Kantor Staf Presiden.

Pertanyaannya macam-macam. Ada yang sederhana, ada pula yang cukup dalam. Sebenarnya apa yang dikerjakan Kantor Staf Presiden? Mengapa Presiden masih membutuhkan KSP ketika kementerian dan lembaga negara sudah memiliki tugas serta kewenangannya masing-masing? Sampai di mana KSP dapat masuk ketika sebuah program pemerintah menghadapi hambatan? Apakah KSP ikut mengerjakan tugas kementerian, atau justru berdiri sebagai penghubung ketika sebuah persoalan melibatkan banyak institusi sekaligus?

Ada juga yang bertanya tentang sesuatu yang lebih mendasar. Ketika pemerintahan berganti atau pimpinan KSP berubah, apakah pekerjaan harus dimulai kembali dari awal? Bagaimana dengan data, pengalaman, sistem kerja, jaringan koordinasi, dan pengetahuan yang sudah dihimpun selama bertahun-tahun?

Lalu ada pertanyaan yang menurut saya sangat penting: apa sesungguhnya yang membuat KSP kuat? Apakah figur Kepala Staf Kepresidenan, atau kemampuan seluruh orang di dalamnya bekerja sebagai sebuah tim dan membangun koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai unsur pemerintahan lainnya?

Saya memahami mengapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul. KSP memang berada sangat dekat dengan Presiden, tetapi pekerjaannya tidak selalu terlihat oleh publik. Padahal justru karena posisinya itulah KSP harus dipahami secara tepat: apa tugasnya, di mana batas kewenangannya, dan untuk apa Presiden memerlukan lembaga staf yang bekerja begitu dekat dengannya. Untuk menjawab semuanya, saya ingin memulainya dari satu kalimat sederhana:

KSP tidak pernah memulai dari nol

Negara tidak pernah berhenti bekerja hanya karena terjadi pergantian pemerintahan atau pergantian pimpinan sebuah lembaga. Setiap pemerintahan tentu mempunyai visi, prioritas, gaya kepemimpinan, dan tantangannya sendiri. Tetapi pemerintahan tidak bekerja di ruang kosong.

Ada pengalaman kelembagaan yang telah dibangun. Ada data yang telah dikumpulkan. Ada sistem kerja yang telah diuji. Ada jaringan koordinasi yang telah terbentuk. Ada persoalan yang sudah diselesaikan, dan ada pula pekerjaan yang masih menunggu penyelesaian.

Semua itu adalah pengetahuan kelembagaan. Dan pengetahuan kelembagaan tidak boleh ikut hilang ketika orang berganti. Di situlah salah satu arti penting Kantor Staf Presiden.

KSP Bukan Kementerian Super

Baca juga : Ketika Tangan-Tangan Jahil Memperalat AI

KSP bukan kementerian teknis. Ia juga bukan lembaga yang dibentuk untuk mengambil alih pekerjaan kementerian atau lembaga lain. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 menempatkan Kantor Staf Presiden di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan isu strategis dan pengendalian program prioritas nasional sesuai penugasan Presiden.

Karena berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan, terkadang muncul kesan bahwa KSP memiliki kekuasaan yang begitu besar. Menurut saya, justru di sinilah batas itu harus dipahami secara jernih.

Dekat dengan Presiden tidak berarti menjadi kekuasaan baru di sekitar Presiden.

KSP dibutuhkan untuk membantu Presiden melihat pelaksanaan agenda pemerintah secara utuh dan lintas sektor. Sebab masalah pemerintahan tidak selalu mengenal batas kementerian. Sebuah kebijakan dapat sangat baik ketika diputuskan, tetapi ketika sampai di lapangan persoalannya bisa berbeda.

Ada program yang tersendat karena koordinasi. Ada masalah yang bersinggungan dengan beberapa kementerian sekaligus. Ada regulasi yang belum bertemu. Ada data yang berbeda. Ada persoalan antara pusat dan daerah. Ada pula keputusan Presiden yang memerlukan tindak lanjut cepat karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pada keadaan seperti itulah kemampuan sebuah lembaga staf diuji.

Debottlenecking: Mengurai Sumbatan 

Dalam praktik pemerintahan kita mengenal istilah debottlenecking. Saya lebih suka menjelaskannya dengan bahasa sederhana: mengurai sumbatan. Ketika program prioritas Presiden tersendat, pertanyaan pertama seharusnya bukan siapa yang harus disalahkan.

Pertanyaannya adalah: di mana sumbatannya? Apakah regulasinya? Koordinasinya? Datanya? Anggarannya? Pembagian kewenangannya? Atau jangan-jangan semua pihak sebenarnya sudah bekerja, tetapi belum pernah duduk pada satu meja dengan data dan pemahaman masalah yang sama?

Di sinilah KSP dapat mengambil peran. Bukan mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga. Bukan pula mengerjakan pekerjaan mereka. KSP membantu agar persoalan dapat dilihat secara utuh. Pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan. Data diperiksa. Titik hambatan ditemukan. Setelah itu penyelesaiannya didorong melalui institusi yang memang mempunyai kewenangan. Perbedaannya sangat penting.

Debottlenecking bukan mengambil pekerjaan orang lain. Debottlenecking adalah membantu agar pekerjaan pemerintahan tidak berhenti karena sumbatan yang sebenarnya dapat diurai.

Mata, Telinga dan Memori Kerja Presiden

Baca juga : Kepentingan Nasional Di Atas Segala-galanya

Ada cara sederhana yang sering saya gunakan untuk menggambarkan KSP. KSP harus mampu menjadi mata, telinga, dan memori kerja Presiden. Mata untuk melihat apa yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Telinga untuk mendengar apa yang tidak seluruhnya tertangkap oleh laporan formal: suara masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pekerja, petani, nelayan, anak-anak muda, dan berbagai unsur bangsa.

Dan memori kerja untuk memastikan sebuah arahan Presiden tidak hilang setelah rapat selesai; keputusan tidak berhenti menjadi dokumen; serta persoalan yang belum selesai tetap dapat ditelusuri sampai ditemukan jalan keluarnya. Presiden menerima begitu banyak informasi setiap hari. Karena itu, tidak semua informasi cukup hanya diteruskan.

Informasi harus diverifikasi. Data harus diuji. Konteks harus dibaca. Persoalan harus dipetakan. Jika memungkinkan, pilihan penyelesaiannya pun sudah disiapkan. Menurut saya, di sinilah kualitas sebuah lembaga staf sesungguhnya terlihat. Jangan membawa hanya masalah kepada Presiden. Bawalah masalah bersama data, analisis, dan alternatif penyelesaiannya.

Kekuatan KSP Ada Pada Teamwork

Ada satu hal yang sering luput ketika orang membicarakan sebuah lembaga yang bekerja dekat dengan Presiden. Orang cenderung melihat siapa yang memimpin. Padahal KSP tidak mungkin bekerja hanya dengan kekuatan satu orang.

Kepala Staf Kepresidenan tentu memegang kepemimpinan dan tanggung jawab kelembagaan. Tetapi sekuat apa pun seorang pemimpin, ia tidak mungkin sendirian membaca begitu banyak persoalan yang bergerak bersamaan dalam negara sebesar Indonesia. Karena itu saya percaya, kekuatan KSP ada pada teamwork. Kepala, para deputi, tenaga profesional, sekretariat, dan seluruh unsur di dalamnya harus bekerja sebagai satu kesatuan. Tidak cukup hanya pintar secara individual. Mereka harus mampu berbagi informasi, menyatukan analisis, berbeda pendapat secara sehat, kemudian bekerja menjalankan keputusan yang sama.

Namun teamwork KSP juga tidak boleh berhenti di dalam gedung KSP. Ia harus menjangkau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh simpul pemerintahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan.

Tidak boleh ada ego sektoral. Siapa mempunyai kewenangan, jalankan kewenangannya. Siapa mempunyai data, berikan data yang benar. Siapa mengetahui persoalan di lapangan, sampaikan dengan jujur. Siapa mampu membantu membuka jalan penyelesaian, ambillah bagian. KSP berada di sana untuk membantu agar seluruh energi pemerintahan bertemu pada tujuan yang sama.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Seorang pemimpin baru tentu membawa pengalaman, cara pandang, gaya kepemimpinan, dan energi baru. Tetapi pergantian kepemimpinan tidak berarti sebuah institusi kehilangan ingatannya. Justru pemimpin baru harus dapat berdiri di atas pengalaman kelembagaan yang telah terkumpul: mengambil yang baik, memperbaiki yang kurang, meninggalkan yang tidak lagi relevan, kemudian membawa organisasi bergerak menghadapi tantangan berikutnya.

Baca juga : Prabowo–Putin Semakin Akrab Bukti Kemajuan Indonesia-Rusia

Itulah kesinambungan. Kesinambungan bukan berarti mempertahankan masa lalu. Kesinambungan adalah kemampuan belajar dari masa lalu agar kita tidak menghabiskan waktu menemukan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah kita ketahui. Presiden Prabowo Subianto mempunyai mandat, visi, dan prioritas pemerintahannya sendiri. Tugas seluruh instrumen pemerintahan adalah menerjemahkannya menjadi kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Di dalam pekerjaan besar itulah KSP mempunyai tempat. Bukan untuk menjadi kementerian super. Bukan untuk tampil paling depan. Bukan untuk mengambil kewenangan institusi lain. Dan bukan pula untuk menjadi kekuasaan di dalam kekuasaan.

KSP diperlukan agar Presiden memperoleh informasi yang jernih ketika harus mengambil keputusan; agar persoalan strategis diketahui sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar; agar hambatan dapat segera diurai; agar koordinasi tidak berhenti pada rapat; dan agar keputusan Presiden benar-benar bergerak sampai ke lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah lembaga pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa sering namanya disebut. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah kehadirannya membuat pemerintahan bekerja lebih efektif dan apakah hasil pekerjaan pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat. Mungkin itulah jawaban paling sederhana atas berbagai pertanyaan yang datang kepada saya beberapa hari terakhir.

KSP tidak pernah memulai dari nol. Sebab orang dapat berganti. Kepemimpinan dapat berganti. Cara bekerja dapat diperbaiki. Tantangan zaman pun terus berubah. Tetapi negara tidak pernah berhenti bekerja. Dan pengabdian kepada Republik tidak boleh pernah terputus.

Oleh: Ali Mochtar Ngabalin

TAU KSP Era Presiden Joko Widodo

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.