Pengejawantahan Gagasan Trisakti

Adri Arlan Sinaga
mahasiswa PhD School of Internasional Relations (SIR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Bulan Oktober di Indonesia bukan sekadar penanda pergantian triwulan, melainkan bulan yang sarat dengan memori ketahanan ideologis dan filosofi negara. Dimulai dengan momentum 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang mengingatkan kita pada kukuhnya fondasi ideologis negara, hingga 5 Oktober sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merepresentasikan perisai kedaulatan bangsa. 

Dua momentum ini menjadi titik tolak kebangkitan kesadaran nasional untuk kembali pada nilai-nilai dasar negara yang merdeka. Di tengah pusaran tantangan global, napas peringatan tersebut terasa sangat relevan jika ditarik kembali pada satu pemikiran besar warisan Bapak Bangsa, Soekarno: Trisakti.

Gagasan luhur Trisakti ini lahir dari sejarah yang sarat ujian. Secara historis, filosofi ini berakar dari pidato monumental kenegaraan Bung Karno yang berjudul Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP) pada 17 Agustus 1964. Pidato ini menyerukan keberanian bangsa untuk hidup menyerempet bahaya demi mempertahankan jiwa revolusi dan kemerdekaan sejati.

Secara historis dan akademis, konsep Trisakti yang memuat prinsip berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan bukanlah sekadar retorika kosong. Makna utama yang dibangun oleh Soekarno sesungguhnya adalah fondasi untuk mendekonstruksi mentalitas inlander (terjajah) agar figur-figur bangsa tidak menjadi komprador atas negerinya sendiri. Filosofi ini dihadirkan sebagai bentuk resistensi struktural sekaligus penegas identitas kebangsaan di tengah kuatnya hegemoni asing yang berupaya mendikte arah negara.

Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, roh Trisakti terus digelorakan panggung relevansinya. Profil kepemimpinan baru ini berakar kuat pada latar belakang militer yang memahami betul anatomi pertahanan negara. Ketegasan postur diplomasi di forum internasional selaras dengan profesionalisme TNI modern yang tidak hanya berfokus pada pertahanan teritorial, tetapi juga proaktif dalam menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedaulatan politik yang bersandar pada diplomasi pertahanan yang kuat ini merupakan fondasi bagi kedaulatan ekonomi.

Untuk mengukur bagaimana kedaulatan identitas mampu menjadi daya ungkit ekonomi, realitas Indonesia perlu dibandingkan dengan sesama negara demokrasi yang juga bagian dari anggota BRICS, yakni India. Pergerakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) antara India dan Indonesia dari tahun 2021 hingga 2026 memperlihatkan disparitas laju ekspansi ekonomi yang cukup jelas. Pada masa pemulihan pascapandemi di tahun 2021, India mencatatkan lompatan pertumbuhan yang sangat tinggi di angka 8,7%, sementara Indonesia mencatatkan angka 3,7%. Memasuki periode tahun 2022 hingga 2024, roda ekonomi India konsisten berlari kencang di rentang 7,0% hingga 7,6%, berbanding terbalik dengan Indonesia yang menorehkan angka stabil di kisaran 5,0% hingga 5,3%. Menuju akhir kurun waktu pengamatan pada proyeksi 2025 dan 2026, laju ekonomi India diperkirakan tangguh di angka 6,5% hingga 6,6%, masih berada di atas pencapaian Indonesia yang diproyeksikan tertahan di sekitar angka 5,0% hingga 5,2%. India membuktikan bahwa identitas nasional yang kuat dan politik luar negeri yang independen berbanding lurus dengan daya tawar dan lompatan ekonomi.

Pragmatisme Ricardian dan Dinamika Paradigma Angsa Terbang

Baca juga : Prabowo: Indonesia Cerah

Kedekatan ekonomi politik Indonesia dengan negara-negara BRICS saat ini dapat dibedah melalui lensa keunggulan komparatif atau Proposisi Ricardian (Ricardian Proposition). Gagasan fundamental ini menegaskan bahwa setiap negara harus berfokus pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki biaya peluang paling rendah. Orkestrasi pragmatis di dalam ekosistem Global South ini menjadi cerminan prinsip berdikari, di mana sebuah negara tidak perlu menundukkan diri pada tatanan ekonomi lama, melainkan memaksimalkan daya tawarnya secara berdaulat.

Di dalam kerangka Ricardian ini, Indonesia membawa keunggulan komparatifnya sendiri yang sangat strategis dan sulit disubstitusi. Modal utamanya mencakup cadangan mineral kritis yang luar biasa besar untuk rantai pasok transisi energi global, ditambah dengan kekuatan dividen demografi yang masif. Melalui pendekatan spesialisasi ini, Indonesia tidak perlu memaksakan diri melawan inovasi perangkat lunak India atau kapasitas pabrik Tiongkok, melainkan cukup memegang kendali penuh atas rantai pasok hilirisasi strategis yang sangat dibutuhkan oleh dunia.

Optimalisasi Proposisi Ricardian di antara pasar negara berkembang ini pada akhirnya mendisrupsi teori klasik ekonomi Asia, yakni Paradigma Angsa Terbang (Flying Geese Paradigm). Secara tradisional, teori ini memposisikan satu negara maju sebagai angsa pemimpin yang terbang di depan, sementara negara berkembang mengekor di belakangnya sekadar menerima sisa relokasi industri bernilai rendah. Namun, dengan mengedepankan kedaulatan ekonomi ala Trisakti, relasi setara antara Indonesia dan negara-negara berkembang raksasa lainnya justru meruntuhkan hierarki absolut tersebut.

Dinamika yang tercipta kini berupa pola Angsa Terbang yang Bergantian (Alternating Flying Geese). Dalam pola ini, tidak ada satu pun negara yang secara permanen mendominasi seluruh rantai pasok global karena kepemimpinan sektoral berotasi secara pragmatis. Saat arsitektur perangkat lunak menjadi primadona, India melesat di posisi depan sebagai pemimpin; namun ketika mandat global bergeser pada ekosistem energi hijau dan baterai kendaraan listrik, giliran Indonesia yang mengambil alih pucuk formasi untuk memandu arah terbang ekonomi global.

Mengelola DNA Keterbukaan Bangsa Indonesia

Peringatan momentum bulan Oktober pada akhirnya harus memaksa elemen bangsa ini untuk mengkritisi apa yang sering dibanggakan sebagai "DNA" Indonesia: sifat yang sangat terbuka, adaptif, dan ramah berinteraksi dengan kebudayaan manapun. Sepanjang sejarah peradabannya, masyarakat Nusantara selalu tampil sebagai tuan rumah yang baik bagi arus silang budaya dan perdagangan dunia. Keluwesan diplomasi kultural ini sesungguhnya adalah modal sosial yang luar biasa untuk bermanuver di antara blok-blok kekuatan besar tanpa harus terjebak dalam permusuhan.

Namun, keterbukaan kultural yang dibiarkan mengalir tanpa filter ideologis ibarat pisau bermata dua yang berpotensi melumpuhkan. DNA "mudah menerima" ini sering kali membuat masyarakat gampang terpesona oleh apa saja yang berbau asing. Tanpa benteng yang kokoh, bangsa ini rentan merosot posisinya sekadar menjadi pasar raksasa bagi produk manufaktur luar negeri maupun hegemoni budaya asing, yang pada akhirnya menyingkirkan kemandirian nasional. Keterbukaan harus diposisikan sebagai instrumen proaktif dari Trisakti; sebuah keahlian menyaring pengaruh luar agar secara spesifik mengabdi pada kepentingan nasional, seperti menyerap transfer teknologi mutakhir tanpa menggadaikan kedaulatan, spiritual, dan budi pekerti bangsa.

Baca juga : Penguatan Citra Institusi Negara, Nilai Tambah dari Konsolidasi Pemerintah

Keterbukaan terhadap interaksi global sejatinya merupakan keluwesan taktis untuk memperkuat keunggulan komparatif bangsa di arena internasional. Jika Indonesia ingin terus relevan, mengejar laju ekonomi progresif seperti India, dan bersiap menjadi angsa pemimpin di sektor strategis global, keterbukaan tersebut mutlak harus dijangkar oleh perisai kebangsaan yang tangguh.

Semangat penjagaan kedaulatan ini sejatinya menjadi napas refleksi dari peringatan 1 dan 5 Oktober. Bahwa untuk menjadi bangsa yang terbuka namun berdaulat, Indonesia membutuhkan militer yang kuat dan dihormati di kancah global. Visi presiden yang berakar pada disiplin kemiliteran membawa harapan akan menguatnya profesionalisme prajurit sebagai agen perdamaian dunia. 

Keberhasilan visi Trisakti di era modern ini mensyaratkan satu kunci utama: bahwa profesionalisme militer yang tangguh tersebut harus senantiasa berjalan seiringan dan tunduk pada prinsip supremasi sipil. Hanya dengan perpaduan antara ketegasan perisai pertahanan dan kepatuhan pada tatanan demokrasi sipil-lah, bangsa ini bisa lihai bergaul di panggung internasional, sembari berdiri kokoh layaknya karang dalam mengamankan kepentingan nasionalnya.

Daftar Referensi

Akamatsu, K. (1962). A historical pattern of economic growth in developing countries. The Developing Economies, 1(s1), 3–25. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1962.tb01020.x

International Monetary Fund. (2024). World Economic Outlook: Steady but Slow: Resilience amid Divergence. Washington, DC: International Monetary Fund.

Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Baca juga : Pertemuan Prabowo-Jokowi, PSI: Jangan Sampai Rakyat Kehilangan Fokus

Mietzner, M. (2009). Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.

Soekarno. (1964). Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP). Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1964. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Swasono, S. E. (2010). Indonesia Menggugat: Memaknai Kembali Trisakti. Jakarta: Yayasan Hatta.

Profil Penulis

Adri Arlan Sinaga adalah Mahasiswa Doktoral (S3) Hubungan Internasional di University of International Business and Economics (UIBE), Beijing. Fokus kajiannya mencakup kebijakan luar negeri, keamanan global, serta dinamika geopolitik ASEAN dan BRICS. Kontak email:[email protected].

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.