KBPP Polri PD Metro Jaya Dukung Sikap Kapolri Pertahankan Independensi Polri

RM.id  Rakyat Merdeka - Keluarga Besar Putra Putri Polri Pengurus Daerah Metro Jaya (KBPP Polri PD Metro Jaya) mendukung penuh sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.

"Pak Kapolri tepat dan berani. Sikap beliau sejalan dengan semangat reformasi serta prinsip independensi penegakan hukum," ujar Ketua KBPP Polri PD Metro Jaya, Adi Pratama Nurdin, kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Dia menegaskan bahwa posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden merupakan amanat reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. "Polri harus tetap independen agar mampu menjalankan tugas penegakan hukum tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan tertentu," terang Adi.

Baca juga : Raker Dengan Kapolri, DPR Kompak Dukung Polri Tetap Di Bawah Presiden

Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengganggu efektivitas kerja kepolisian serta memperpanjang rantai birokrasi dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa sikap Kapolri tersebut mencerminkan kepemimpinan yang tegas dan berpijak pada konstitusi. Reformasi sektor keamanan yang telah berjalan sejak 1998, kata dia, harus terus dijaga demi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Sebagai bagian dari keluarga besar Polri, kami berharap Polri tetap fokus pada penguatan profesionalisme, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Independensi Polri adalah fondasi penting bagi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Baca juga : Berguinho Siap Kerja Keras Pertahankan Puncak Klasemen

KBPP Polri PD Metro Jaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat isu ini secara objektif dan mendukung langkah-langkah yang bertujuan memperkuat institusi kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. "Kami berdiri bersama Kapolri untuk menjaga marwah, kemandirian, dan profesionalisme Polri," tandas Adi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak usul tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (21/1/2026). Listyo menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden telah ideal untuk bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," kata Listyo.

Baca juga : Terus Menuai Dukungan, Pilkada Lewat DPRD Tak Hilangkan Esensi Demokrasi

Dia lebih memilih dicopot dari posisi Kapolri dibanding institusi Polri harus di bawah kementerian, atau ada kementerian kepolisian.

"Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," terang Listyo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.