Bangun Kesejahteraan Masyarakat, Pentingnya Tata Ulang Sistem Pemerintahan

RM.id  Rakyat Merdeka - DPP Partai NasDem Kembali menggelar simposium sebagai rangkaian Pra Kongres III NasDem. Kali ini bertajuk ‘Menemukenali akar masalah rendahnya Komitmen Kepala Daerah dalam Melaksanakan Fungsi-fungsi Pemerintahan’. 

Hadir sebagai pembicara kunci (keynote speech) Prof Dr. Ryaas Rasyid. Pembicara lainnya, Prof Muhammad (Eks Ketua DKPP) hingga Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio. Diskusi dipandu Ketua DPP NasDem Atang Irawan. 

Ryaas Rasyid mengatakan, demokrasi tak boleh menyurutkan kecerdasan. Sebab, itu membunuh demokrasi. Partai politik perlu membahas serius secara internal. 

Kepala daerah, menurut Rasyid, hanyalah bagian dari sistem. Inilah yang perlu ditata ulang.

Baca juga : Wapres Ajak Masyarakat Bergandengan Tangan Hadapi Transisi Pemerintahan dan IKN

“Kepala daerah salah satu mesin. Saya mau bilang korupsi hanya bisa diperbaiki dengan menata ulang manajemen kita, tidak bisa hanya memperkuat KPK Jaksa, Polisi. Semakin banyak orang Anda tangkap, tetap tidak akan bisa, karena dia direproduksi oleh sistem,” kata Rasyid di Auditorium NasDem Tower, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sedangkan Atang Irawan mencoba mengajak publik bersama-sama menemukan akar permasalahan akselerasi pimpinan daerah dalam menjalankan fungsi representatif.

“Demokrasi itu harusnya linier dengan kesejahteraan masyarakat. Leadership ini penting dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat,” tutur Atang. 

Karena itu, NasDem mengajak pakar membedah masalah tersebut. Sebab, menurut Atang, parpol juga kesulitan menemukan benang merah tidak efektifnya kebijakan publik di daerah. 

Baca juga : Bangun Jembatan Gantung, BRI Dorong Ekonomi Masyarakat Desa dan Mobilitas Warga

“Ketika pimpinan daerah misalkan tidak menjalankan fungsi-fungsi dengan baik. Beda dengan parlemen, Anggota DPR bisa di-PAW, kepala daerah ndak bisa,” beber Atang. 

Sementara, Agus Pambagio berpandangan, keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan anggaran Pemda dan ketergantungan pada pemerintah pusat saat ini masih tinggi, sumber daya manusia terampil juga sulit didapat. Selain itu, masalah lainnya adalah terbatasnya infrastruktur.

Lalu, masih ada disparitas antardaerah, yakni adanya ketimpangan pembangunan dan kapasitas aparat Pemda yang lemah di tata kelola. 

Ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi: ketergantungan pada arahan dan regulasi dari pemerintah pusat yang sering membatasi fleksibilitas Pemda.

Baca juga : Didesak Masyarakat, Mardiana Maju Pilkada Lampung Tengah 2024

“Tata kelola lemah, masalah korupsi tinggi dengan kapasitas manajerial rendah,” tandas Agus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.