3 Direkturnya Jadi Pj Kepala Daerah, Ini Pesan Pimpinan KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Tiga Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Ketiganya yakni Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis.

Kemudian, Direktur Korsup Wilayah IV KPK Edi Suryanto sebagai Pj. Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, serta Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN ⁠Herda Helmijaya sebagai Pj. Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari ketiganya, baru Budi Waluya yang resmi dilantik sebagai Pj Bupati Ciamis oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Tugas baru ini menjadi momentum bagi KPK untuk terus berperan aktif dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.

Baca juga : 3 Fitur Baru Pilkada.AI Kuatkan Komunikasi Personal dengan Konstituen

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang turut hadir dalam prosesi pelantikan tersebut menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan kepercayaan pemerintah yang menugaskan insan KPK untuk memimpin di daerah.

Ia juga berharap, Pj kepala daerah yang berasal dari KPK dapat menjaga integritas dan sekaligus menularkan nilai-nilai antikorupsi di daerah yang dipimpin.

“Jangan sampai tergoda jerat korupsi, karena tugas sebagai kepala daerah tidaklah ringan. Tetap jaga integritas walau tak bertugas di KPK, dan sebarkan semangat antikorupsi,” pesan Tanak.

Di saat yang sama, lanjutnya, para Direktur ini dapat memantau langsung permasalahan yang ada di daerah, untuk perbaikan, baik di saat ini, maupun sebagai saran dan evaluasi saat penugasan telah selesai.

Usai dilantik, Budi Waluya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Ciamis.

Baca juga : Kalau Mau, Jokowi Boleh Jadi Jurkam

“Terima kasih untuk pimpinan KPK dan seluruh insan KPK yang terus mendukung kami. Tentunya, ini jadi momentum untuk membawa nilai-nilai integritas dan antikorupsi yang selama ini ada di KPK ke daerah,” ujar Budi.

Dia menambahkan, sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis dan KPK nantinya akan semakin erat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ciamis bebas dari praktik korupsi.

“Sehingga kami dapat memotret permasalahan dan tantangan di Ciamis dalam sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, hal ini baik untuk kami di KPK untuk dapat melihat bagaimana kondisi daerah secara langsung di lapangan,” ungkapnya.

Dengan jabatan yang diampunya saat ini, Budi akan menghadapi beragam tantangan, salah satunya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Pesta demokrasi tersebut juga menjadi salah satu sasaran KPK lewat kampanye “Hajar Serangan Fajar”, yang bertujuan agar pemilihan umum, termasuk pilkada, bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca juga : DPR Dukung Prabowo Selesaikan Proyek IKN

Hal itu pun selaras dengan pesan dari Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, yang meminta agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung tertib dan aman.

“Masa jabatan saudara-saudara tidaklah panjang, hanya kurang dari 4 bulan. Pada bulan November ini kita menghadapi Pilkada serentak dan dan pastikan segala sesuatunya sudah siap di lapangan agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar,” pesan Bey.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.