LSI Denny JA: Indeks Tata Kelola Indonesia Masih Tertinggal Jauh

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan. 

Berdasarkan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Good Governance Index (GGI) Indonesia menunjukkan skor 53,17, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia seperti Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).

Pendiri LSI, Denny JA menegaskan, tata kelola yang baik merupakan syarat utama keberhasilan berbagai program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk proyek ambisius seperti Danantara, 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Tata kelola yang buruk akan menjadi penghambat utama. Tanpa perbaikan serius, berbagai gebrakan besar pemerintahan akan sulit mencapai hasil maksimal,” ujar Denny JA.

Baca juga : Rusdi Kirana: Mitra Strategis, Kerja sama Indonesia - Vietnam Terus Ditingkatkan

LSI Denny JA mengembangkan GGI sebagai alat ukur komprehensif yang menggabungkan berbagai indeks global dalam satu metrik terpadu. Indeks ini mengacu pada enam dimensi utama: Efektivitas Pemerintahan (25 persen), Pemberantasan Korupsi (20 persen), Digitalisasi Pemerintahan (15 persen), Demokrasi (15 persen), Pembangunan Manusia (15 persen), Keberlanjutan Lingkungan (10 persen).

Menurut Denny JA, GGI dirancang untuk mencerminkan kualitas pemerintahan suatu negara dalam menghadapi tantangan era digital, ancaman populisme politik, hingga perubahan iklim.

Salah satu penyebab rendahnya skor Indonesia adalah tingginya angka korupsi yang masih mengakar dalam politik oligarki. Sejumlah kasus besar menjadi bukti lemahnya pemberantasan korupsi di tanah air.

Denny JA menekankan bahwa tanpa perbaikan signifikan dalam pemberantasan korupsi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo akan sulit dicapai.

Baca juga : Dinamika Tantangan Geopolitik Indonesia

“Negara-negara yang sukses memiliki birokrasi yang efektif, transparan, dan tegas terhadap korupsi. Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, harus ada reformasi birokrasi yang nyata,” katanya.

LSI Denny JA juga menyoroti bagaimana negara-negara lain berhasil meningkatkan tata kelola pemerintahan mereka. Misalnya, Singapura sukses dengan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi sejak era Lee Kuan Yew. Kemudian, India berhasil menerapkan digitalisasi identitas melalui Aadhaar, yang meningkatkan efisiensi dan menekan praktik korupsi. Lalu, Korea Selatan berinvestasi besar dalam revolusi pendidikan untuk mendorong kemajuan teknologi dan pembangunan manusia.

“Indonesia bisa belajar dari mereka. GGI bukan sekadar alat ukur, tetapi juga peta jalan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tambah Denny JA.

Dalam jangka panjang, LSI Denny JA akan mengukur GGI secara tahunan, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga lebih dari 150 negara di dunia. Denny JA berharap GGI dapat menjadi salah satu tolok ukur global dalam menilai kualitas pemerintahan.

Baca juga : Di Depan Mahasiswa UI, Mahfud Tebar Keyakinan Indonesia Emas 2045

“Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan secara serius atau kembali terjebak dalam lingkaran stagnasi? Semua tergantung langkah strategis yang diambil pemerintah saat ini,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.