Gubernur Bobby Persilakan Menteri PU Evaluasi Proyek Infrastruktur Di Sumut

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mempersilakan Kementerian PU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan korupsi  terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PU Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Saya senang kalau itu dilakukan supaya terbuka semua, karena masih banyak jalan-jalan rusak di wilayah Kabupaten Kota dan Provinsi. Kondisi ini pun dikeluhkan para kepala daerah saat pulang kampung. Jadi silakan dievaluasi, dan kami siap membantunya," kata Bobby menanggapi rencana Menteri PU, Dody Hanggodo mengevaluasi terhadap semua proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Sumut usai MoU rumah subsidi dengan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (1/7/2025).   

Menantu Presiden ke 7 Jokowi  ini menjelaskan,  proyek pembangunan infranstruktur di wilayah Kabupaten Kota dan Provinsi di Sumut, semua dilaksanakan oleh para Balai, dan sumber dananya pun berbeda beda. 

Baca juga : Mensos Persilakan Seluruh Pihak Awasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

"Pekerjaaan juga tidak bisa sembarang. Harus dilihat letak wilayahnya. Kalau mau evaluasi kami senang, silakan dan kami siap membantu agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan tepat sasaran," tegasnya.

Menteri PU, Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, evaluasi tersebut bertujuan untuk menekan beban ekonomi berbiaya tinggi dalam pembangunan nasional, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ayah Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo.

Menteri dari Partai Demokrat ini menyatakan, prihatin atas kejadian OTT oleh KPK yang melibatkan anak buahnya tersebut. 

Baca juga : Dari Pusat Sampai Daerah, Proyek Infrastruktur Paling Sering Dikorupsi

Dia menegaskan, evaluasi internal menjadi sangat penting dan mendesak demi efisiensi serta transparansi pembangunan di Indonesia. 

Menurut dia, kasus yang terjadi di Sumut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU untuk melakukan introspeksi secara mendalam dalam menangani pekerjaan. 

"Kami juga sudah menonaktfkan tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut guna memastikan penanganan perkara berjalan tanpa hambatan," pungkasnya
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.