LSDI: Pembenahan Polri Dimulai dari Dalam

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi (LSDI) Lukman Hakim, yang juga dikenal sebagai Lukman Jalu menilai, pembenahan yang tengah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu dimulai dari dalam institusi itu sendiri, terutama menyangkut moralitas dan profesionalitas sumber daya manusianya di berbagai aspek.

Menurutnya, pembenahan harus dimulai sejak proses perekrutan, sistem kenaikan jabatan, hingga penguatan kembali jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penyelesai masalah di masyarakat.

“Reformasi Polri sebenarnya sudah berjalan sejak era reformasi hingga kini, dan proses perbaikan tersebut tidaklah stagnan. Polri kini terus berupaya memperbaiki diri, sama halnya seperti yang dilakukan oleh TNI,” ujar Lukman di Jakarta, Rabu (22/10/2025). 

Ia menekankan bahwa perbaikan internal harus menjadi fokus utama agar semangat pengabdian anggota Polri tidak tergerus oleh kepentingan pribadi atau eksternal.

Baca juga : Fondasi Ekonomi Kuat Pertumbuhan Terjaga

“Pembenahan harus dimulai dari moralitas aparat sebagai abdi negara. Ini perlu dilakukan secara serius, bukan sekadar reformasi, tetapi juga perubahan menyeluruh,” tegasnya.

Lukman juga menyoroti pentingnya objektivitas dalam sistem karier kepolisian. Menurutnya, integritas, dedikasi, dan pengabdian harus menjadi tolok ukur utama dalam promosi jabatan.

“Anggota Polri yang berintegritas dan berprestasi perlu mendapat ruang yang adil dalam jenjang kariernya,” ujarnya.

Ia menilai, untuk mengembalikan kepercayaan publik, Polri perlu menegaskan kembali jati dirinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.

Baca juga : Tamsil: Setahun Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Keberpihakan Pada Daerah

“Dulu masyarakat merasa aman dan percaya pada simbol polisi di jalan. Citra positif itu harus dikembalikan agar Polri semakin dekat dengan rakyat,” ucapnya.

Selain pembenahan moral dan organisasi, Lukman juga menyoroti pentingnya Polri beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Menurutnya, kejahatan modern kini banyak memanfaatkan dunia digital, sehingga Polri perlu meningkatkan kemampuan dalam bidang siber dan teknologi informasi.

“Teknologi terus berkembang, bahkan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Karena itu, Polri harus mampu menyesuaikan diri untuk melindungi masyarakat secara efektif,” jelasnya.

Baca juga : GPMI: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Banyak Kemajuan Nyata

Terkait dengan proses penyelidikan dan pelacakan kejahatan digital, ia menilai penggunaan teknologi adalah hal wajar selama dilakukan dalam koridor hukum dan untuk kepentingan keamanan publik.

“Langkah-langkah seperti pelacakan digital penting untuk mencegah dan menindak kejahatan serius, seperti narkoba, perjudian daring, atau perdagangan manusia,” katanya.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Lukman menilai upaya pembenahan Polri sejalan dengan semangat reformasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Polri perlu beradaptasi dengan dinamika baru, memperkuat perannya sebagai pengayom masyarakat, dan terus memperbaiki sistem di internal agar semakin profesional dan modern,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.