Dari Sapta Taruna Menuju Infrastruktur Indonesia Berdaulat, Adil, Dan Makmur

 Sebelumnya 
Hadir Ketika Bencana Datang

Pengabdian Kementerian PU tidak hanya diukur dari infrastruktur baru yang diresmikan. Kehadiran negara justru sering diuji ketika bencana terjadi. Banjir, longsor, gempa bumi, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi dapat memutus jalan, merusak jembatan, mengganggu irigasi, menghentikan pelayanan air minum, dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Dalam situasi demikian, kecepatan pemulihan infrastruktur menjadi bagian dari penyelamatan kehidupan.

Dalam penanganan bencana di Sumatera, Kementerian PU bergerak memulihkan jalan dan jembatan, jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sanitasi, fasilitas umum, dan kawasan permukiman.

Baca juga : Kisah Yopanda, Merdeka dari Ketidakpastian Bersama AQUA di Tanggamus

Hingga pertengahan 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional. Sebagian besar jalan daerah, jembatan daerah, dan SPAM terdampak juga telah dapat digunakan kembali.

Namun, tugas Kementerian PU tidak berhenti pada membuat infrastruktur kembali berfungsi. Rekonstruksi harus menggunakan prinsip build back better: membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Ketangguhan infrastruktur adalah bagian dari ketangguhan bangsa. Menjaga perjalanan dan perayaan keagamaan Kehadiran infrastruktur juga dirasakan dalam momentum sosial dan keagamaan.

Menjelang Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru, Kementerian PU memastikan kesiapan jalan nasional, jalan tol, jembatan, tempat istirahat, drainase, serta posko tanggap bencana. Pada Lebaran 2026, kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI.

Baca juga : HUT ke-81 RI, JAI Tegaskan Semangat Kemerdekaan Lewat Kontribusi Nyata

Meski demikian, sejumlah kekurangan seperti jalan berlubang dan kepadatan di beberapa tempat istirahat tetap menjadi bahan evaluasi. Pengakuan terhadap keberhasilan tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kekurangan.

Infrastruktur yang melayani jutaan perjalanan memerlukan pengawasan, perawatan, dan penyempurnaan terus-menerus. Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukanlah berapa banyak rapat yang dilakukan, melainkan apakah mereka dapat melakukan perjalanan dengan aman, lancar, dan nyaman.

Membangun di Tengah Keterbatasan

Kita harus jujur bahwa pembangunan infrastruktur saat ini berlangsung dalam situasi yang tidak sederhana. Kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara ruang fiskal tidak selalu longgar.

Baca juga : 81 Tahun Indonesia Merdeka, Danantara dan BRI Menjangkau Pelosok Negeri ​

Perubahan ekonomi global, gejolak harga material, perubahan iklim, kebutuhan penanganan bencana, serta tuntutan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun menghadirkan tantangan besar.

Dalam keadaan demikian, setiap rupiah anggaran harus diarahkan kepada program yang paling prioritas dan memberikan manfaat paling besar. Kementerian PU harus memilih dengan cermat antara membangun yang baru, memperbaiki yang rusak, memelihara yang sudah ada, dan menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan.

Realisasi anggaran Kementerian PU pada 2025 mencapai lebih dari 95 persen. Tetapi ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada tingginya penyerapan. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Karena itu, pengendalian mutu, pengawasan lapangan, transparansi, pemanfaatan teknologi, pembiayaan alternatif, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta masyarakat harus terus diperkuat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.