Pasca Muktamar, Elite NU Didorong Kembali Fokus Modernisasi Pesantren

RM.id  Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini mendorong, jajaran elite Nahdlatul Ulama (NU) untuk kembali menempatkan modernisasi pesantren sebagai agenda utama organisasi pasca muktamar.

Menurut Didik, pesantren telah mengalami kemajuan signifikan dalam sekitar setengah abad terakhir. Namun, masih terdapat ketimpangan dan berbagai persoalan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesantren dan warga Nahdliyin.

“Inilah sesungguhnya tugas berat dan paling utama dari elite pimpinan NU yang baru. Elite NU ke depan seharusnya mengedepankan program untuk modernisasi pesantren,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Ia mengatakan, gagasan modernisasi pesantren sebenarnya telah berkembang sejak dekade 1980-an melalui riset dan advokasi pengembangan pesantren yang dilakukan kalangan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Pada masa itu, kata dia, sejumlah tokoh seperti Dawam Rahardjo dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turut terlibat dalam pengembangan gagasan mengenai transformasi pesantren.

Menurut Didik, kondisi pesantren pada masa itu masih menghadapi berbagai keterbatasan yang juga dialami masyarakat pedesaan, mulai dari kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, hingga rendahnya keterampilan.

Baca juga : BSN Permudah Akses Keuangan Syariah di Muktamar NU

Gagasan modernisasi pesantren kemudian diarahkan untuk mendorong peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kemajuan pesantren dan masyarakat Nahdliyin akan turut mempercepat kemajuan Indonesia.

Setelah puluhan tahun, Didik menilai transformasi sosial di lingkungan pesantren telah berlangsung cukup besar. Mobilitas sosial masyarakat pesantren semakin terbuka, sementara kelas menengah dan kalangan intelektual dari lingkungan pesantren terus berkembang.

Ia menyebut, semakin banyak lulusan pesantren yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral dan menjadi akademisi maupun guru besar. Meski demikian, kemajuan tersebut dinilai belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan di lingkungan masyarakat pesantren.

Karena itu, Didik menilai gagasan modernisasi pesantren yang berkembang sejak era 1980-an masih relevan untuk direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Pesantren telah mengalami transformasi sosial yang besar selama setengah abad ini. Namun, perubahan itu harus terus dilanjutkan agar pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga agen perubahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, agenda pengembangan pesantren ke depan perlu diperluas dengan memperkuat perannya dalam bidang ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.

Baca juga : Muktamar Diwarnai Riak-riak Perdebatan, Ketua Umum NU Dipilih Tim AHWA

Menurut Didik, pesantren juga perlu terus mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengajaran fikih, Al Quran, dan hadis, tetapi turut memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan kehidupan modern.

Transformasi tersebut, lanjut dia, penting agar pesantren terus menjadi sarana mobilitas sosial, pembentukan kelas menengah, serta melahirkan modal intelektual baru bagi Indonesia.

“Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan kanal mobilitas vertikal. Perubahan pesantren bukan sekadar perubahan kelembagaan pendidikan, tetapi juga perubahan struktur sosial masyarakat Muslim Indonesia,” katanya.

Didik menilai, besarnya jumlah warga Nahdliyin dan kuatnya jaringan sosial NU hingga tingkat akar rumput menjadi modal penting untuk mempercepat agenda transformasi tersebut.

Dengan modal sosial yang dimiliki, NU dinilai tidak semestinya hanya diposisikan sebagai kekuatan untuk kepentingan politik praktis. Sebaliknya, organisasi tersebut perlu didorong menjadi agen perubahan dalam pembangunan masyarakat.

Menurut dia, program Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia dapat diperkuat hingga menjangkau lingkungan pesantren dan masyarakat Nahdliyin.

Baca juga : Profil 9 AHWA Muktamar NU Ke-35 (9): KH Abun Bunyamin, Ulama Tanah Pasundan

Ia juga mendorong elite NU untuk menghindari kepentingan politik praktis jangka pendek dan lebih fokus mengonsolidasikan kekuatan organisasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin,” kata Didik.

Menurut Didik, agenda kepemimpinan NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, serta dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang turut menentukan masa depan Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.