Berantas Pungli Dan Premanisme, Kapolri: Jangan Ganggu Iklim Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan lainnya yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.

Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

Baca juga : Kapolri Apresiasi Buruh dan Pengusaha Duduk Bersama Bahas RUU Ciptaker

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Sigit.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Selain didukung kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang luas, Indonesia juga terus mengembangkan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.

Baca juga : Kapolri Tekankan Keseimbangan Usaha dan Kesejahteraan Buruh

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun.

Sigit memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan aman dan berkelanjutan.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Sigit.

Meski demikian, Kapolri mengingatkan kondusivitas investasi tidak hanya berkaitan dengan faktor keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Baca juga : RUU Ketenagakerjaan, Gerindra Buka Pintu Buruh Salurkan Aspirasi

Menurutnya, pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Sigit mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

Kapolri juga mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.