Antrean BBM Makassar Disorot, Golkar Dukung Polisi Tindak Tegas Penimbun

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Golkar mendukung langkah aparat kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mengatakan BBM subsidi merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok yang memang berhak menerimanya. Karena itu, penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh dibiarkan.

Pernyataan Idrus merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkap adanya dugaan kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sangat besar untuk mengisi BBM subsidi dalam jumlah banyak.

“Kalau memang ada yang menimbun atau menyalahgunakan BBM subsidi, Partai Golkar mendukung sepenuhnya kepolisian untuk menindak tegas. Jangan sampai kepentingan segelintir oknum mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Idrus.

Menurutnya, penimbunan maupun penyalahgunaan BBM merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika masyarakat membutuhkan kepastian atas ketersediaan energi.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Perkuat Pasokan BBM dan Layanan SPBU di Makassar

“Ini tindakan yang tidak hanya melanggar aturan, tapi juga nyata merugikan rakyat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan, masih ada oknum yang mencari keuntungan dengan cara merugikan orang banyak,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman. Cadangan BBM nasional disebut masih berada di atas standar minimum sekitar 20 hari.

Bahlil menjelaskan, antrean di Makassar antara lain dipicu fenomena shifting, yakni peralihan masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi setelah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kondisi tersebut meningkatkan permintaan terhadap BBM subsidi.

Namun, Bahlil juga mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Menurutnya, terdapat kendaraan seperti Pajero dan truk yang diduga telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas 700 liter hingga satu ton untuk menampung BBM dalam jumlah besar.

Fenomena antrean tersebut bahkan berdampak pada aktivitas masyarakat. Antrean BBM di Makassar dilaporkan membentang hingga ratusan meter bahkan kilometer. Pemerintah Kota Makassar kemudian menerapkan pembelajaran daring bagi siswa dan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi mobilitas.

Baca juga : Antrean BBM Subsidi Makassar Semakin Landai, 80 Persen SPBU Kondusif

Di sisi lain, kondisi antrean mulai berangsur membaik. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat lebih dari 35 dari 45 SPBU atau sekitar 80 persen SPBU di Makassar telah berada dalam kondisi lebih kondusif. Sejumlah SPBU juga dioperasikan selama 24 jam untuk memperlancar pelayanan.

Idrus menegaskan, persoalan BBM tidak boleh hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok. Pengawasan terhadap distribusi juga menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menyayangkan munculnya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Menurutnya, tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab berpotensi merusak citra pemerintah yang tengah berupaya membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui berbagai kebijakan.

“Jadi sangat menyesalkan adanya tindakan-tindakan ini, karena bisa saja merusak citra pemerintah. Selama ini Presiden Prabowo telah mengambil berbagai kebijakan mendasar di bidang energi dan secara operasional kebijakan tersebut dieksekusi dengan efektif produktif oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Idrus.

Idrus memahami bahwa upaya pemerintah membangun ketahanan dan kemandirian energi tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM. Ketersediaan tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan dan distribusi yang baik agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Tambah SPBU Modular di CPI, Antrean BBM Makassar Landai

Karena itu, bila dalam proses distribusi ditemukan pelanggaran seperti penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas.

“Pemerintah tidak hanya mempersiapkan ketersediaan stok BBM, tetapi lebih daripada itu membangun kemandirian energi. Jadi tidak hanya mencukupi stok, tetapi pengawasannya juga harus benar, dan bila ada pelanggaran harus ditindak tegas,” pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.