Panglima TNI: OPM Ditangani dengan Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial

RM.id  Rakyat Merdeka - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilakukan melalui operasi keamanan sekaligus pendekatan teritorial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus, di Jakarta, Minggu (27/9/2026), seperti dikutip Antara.

Agus menambahkan, penyelesaian persoalan Papua perlu dilakukan melalui kolaborasi. Tidak bisa hanya mengandalkan TNI 

Baca juga : Drone EagleEye Bawa Kemenhut Juara I Piala Panglima TNI 2026

"Saya sudah bilang dari awal dulu, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," ujar dia.

Menurut Agus, TNI juga menjalankan operasi teritorial secara masif melalui berbagai kegiatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Papua.

Upaya tersebut mencakup pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga penugasan prajurit untuk mengajar di daerah terpencil.

Baca juga : Jelang HUT ke-81, Panglima TNI Gelar 72 Open Turnamen di Indonesia

"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan," kata Agus.

Ia mengatakan, pendekatan keamanan dan pembangunan perlu berjalan melalui kolaborasi agar penanganan persoalan Papua tidak semata-mata dipandang dari aspek militer.

Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano oleh TNI dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Mereka serangan bom dan tembakan dari pesawat tersebut menyebabkan enam anggotanya terluka. Menurut kelompok tersebut, serangan itu menyasar titik koordinat yang mereka klaim sebagai markasnya di wilayah Nduga dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga : M. Isnur: Fungsi Pertahanan Dan Keamanan Tak Dikaburkan

OPM meminta TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena menilai penggunaan alat tersebut berpotensi berdampak terhadap permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.