Pemadaman Terus Dilakukan, Hotspot Karhutla Tinggal 666 Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan, terus dilakukan dan mencatatkan hasil positif. Jumlah titik panas atau hotspot karhutla sudah turun dan tinggal 666 titik. Meski begitu, pemerintah tetap siaga karena kebakaran hutan dan lahan masih mengancam sejumlah wilayah.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Sabtu (3/10/2026) pukul 21.10 WIB, terdeteksi 666 hotspot kategori high confidence secara nasional. Jumlah tersebut turun 605 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.271 hotspot.

Data tersebut berdasarkan pantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi mengatakan, penurunan hotspot menjadi perkembangan positif. Namun, operasi pengendalian karhutla tetap disiagakan karena kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat.

“Karena kondisi karhutla sangat dinamis dan dapat berubah cepat mengikuti cuaca, kondisi lahan, serta aktivitas di lapangan,” kata Ristianto dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot juga turun menjadi 429 titik dari sebelumnya 726 titik. Meski demikian, Sumatera Selatan justru mencatat lonjakan hotspot paling tinggi. Jumlahnya mencapai 254 titik, naik signifikan dari 83 titik pada hari sebelumnya.

Baca juga : Kejagung Bentuk Tim JPU Khusus Susun Dakwaan Febrie

Sementara Kalimantan Tengah mencatat 96 titik, turun dari 355 titik. Kemudian Riau 32 titik dari sebelumnya nihil, Kalimantan Barat 26 titik dari 246 titik, Kalimantan Selatan 18 titik dari 42 titik, dan Jambi tiga titik dari sebelumnya nihil.

Ristianto menjelaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit. Karena itu, jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

“Setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi aktual serta menentukan respons yang diperlukan di lapangan,” ujar Ristianto.

Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah juga menyiagakan 61 unit armada udara. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sedangkan 44 unit disiapkan untuk operasi water bombing.

Kemenhut memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di lahan gambut. Sebab, bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meski api di atas tanah sudah tidak terlihat.

Baca juga : Syaiful Huda: Tujuannya Lindungi Sopir Dari Tekanan Pengusaha

Karena itu, pembasahan dan pendinginan terus dilakukan hingga lokasi dinyatakan aman.

Kemenhut juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan penanganan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mewaspadai potensi karhutla di sejumlah wilayah yang masih mencatat hotspot tinggi. Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro mengatakan, setidaknya terdapat lima provinsi dengan sebaran hotspot yang tergolong tinggi.

“Titik panas (hotspot) adalah indikator suhu tinggi yang perlu diverifikasi faktual di lapangan (ground check), belum tentu seluruhnya merupakan kejadian kebakaran,” sebut Bagus, Minggu (4/10/2026).

Menurut Bagus, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan. Sebab, banyak perkebunan di Indonesia berada di lahan kering yang berisiko terbakar di tengah musim kemarau.

Sebagai langkah mitigasi, Kementan telah membangun 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi zona merah. Selain itu, sebanyak 2.000 pemegang izin usaha perkebunan diwajibkan memenuhi standar sarana penanggulangan karhutla.

Baca juga : Kalau Khawatir Tidak Masuk Parlemen, Golkar Undang Politisi Nonparlemen Gabung

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR Herry Dermawan mendorong pemerintah memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam mendeteksi karhutla sejak dini.

Menurut Herry, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan pihak yang paling cepat mengetahui apabila muncul potensi kebakaran.

“Kalau kebakaran hutan itu sebetulnya ada satu yang luar biasa, yang tidak dibiayai negara, yaitu MPA, Masyarakat Peduli Api. Jadi mereka itu biasanya dari desa-desa yang berbatasan dengan hutan,” kata Herry.

MPA, lanjutnya, selama ini berperan menyampaikan informasi awal ketika muncul titik api. Namun, mereka masih menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk peralatan komunikasi dan perlengkapan keselamatan.

“Ketika ada kebakaran, dia mau ke tempat itu enggak punya sepatu yang aman, enggak punya helm atau apa,” sambung Herry. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.