Survei Arawicaksa: Swasembada Pangan Unggul, Publik Apresiasi Program Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah baru mencapai 50,1 persen.

Survei Arawicaksa Institute menunjukkan, persoalan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dituntaskan pemerintah.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 44,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, termasuk 6,1 persen yang mengaku sangat tidak puas.

Sementara itu, 5,1 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Dari total responden yang merasa puas, sebanyak 3,3 persen menyatakan sangat puas, sedangkan 46,8 persen lainnya cukup puas.

“Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” ungkap peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut Rudi, tingkat kepuasan publik tersebut bukan sesuatu yang anomali. Pada awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode pertama, tingkat kepuasan publik juga pernah berada di bawah 50 persen setelah pemerintah mengambil kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Dengan membaiknya perekonomian dan gencarnya pembangunan infrastruktur, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dan bertahan di kisaran 60-70 persen. Sebaliknya, pada masa SBY angkanya justru sangat fluktuatif, menjulang tinggi di awal pemerintahan lalu melandai di penghujung periode kedua,” jelas Rudi.

Ia menilai, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup serius. Selisih antara responden yang puas dan tidak puas hanya sekitar 5 poin persentase.

Baca juga : Idrus Marham Pertanyakan Objektivitas Survei CELIOS soal Bahlil

Sementara itu, selisih antara responden yang cukup puas sebesar 46,8 persen dan kurang puas sebesar 38,7 persen hanya 8,1 poin persentase.

“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” tandasnya.

Survei Arawicaksa Institute juga mengungkapkan, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi persoalan paling mendesak yang dirasakan masyarakat, dengan persentase 38 persen.

Berikutnya, penyediaan lapangan kerja menjadi perhatian 21,2 persen responden. Rudi mengatakan, kenaikan harga sejumlah bahan pokok, termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan harga berbagai komoditas pangan lainnya, belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan penanganan.

“Sementara itu ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah,” tegasnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah pemberantasan korupsi, dengan persentase 10,7 persen.

Menurut Rudi, publik cukup mengapresiasi langkah Prabowo dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi besar, termasuk yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, masih terdapat keraguan publik, antara lain terkait lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Publik sebetulnya cukup mengapresiasi gebrakan Prabowo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), tapi masih ada keraguan di antaranya soal lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset,” terang Rudi.

Baca juga : Wamenkop: Indonesia & ASEAN Perkuat Koperasi Wujudkan Swasembada Pangan

Persoalan lain yang perlu diatasi pemerintah adalah pengentasan kemiskinan, yang menjadi perhatian 8,6 persen responden, serta kelangkaan stok BBM dan elpiji sebesar 6,3 persen.

Swasembada Pangan Dinilai Paling Berhasil

 Di tengah berbagai pekerjaan rumah tersebut, sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

Swasembada pangan menjadi program dengan skor penilaian tertinggi, yakni 8,4 dari skala 0-10. Rudi menjelaskan, tingginya penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun lalu masih berlanjut.

Namun, pemerintah masih menghadapi tren kenaikan harga beras yang turut memicu inflasi pangan. Program revitalisasi sekolah melalui rehabilitasi dan renovasi, serta digitalisasi pembelajaran, memperoleh skor 6,5.

Berikutnya, pemeriksaan kesehatan gratis mendapatkan skor 6,3 dan Sekolah Rakyat sebesar 6,0.

“Kebijakan yang menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan ini cenderung mendapat dukungan publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” lanjut Rudi.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh skor 5,5 atau dinilai cukup oleh responden.

Menurut Rudi, penilaian tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun pertama pemerintahan, ketika program tersebut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat.

Terbongkarnya kasus korupsi serta pergantian pimpinan BGN dalam waktu singkat dinilai turut mempengaruhi dukungan publik terhadap program unggulan tersebut.

Baca juga : Perkuat Penyuluh Pertanian, Amran-Tito Terbitkan Surat Edaran Bersama

“Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” tegasnya.

Adapun sejumlah program prioritas lainnya memperoleh penilaian rendah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapatkan skor 2,1, target pembangunan 3 juta rumah rakyat sebesar 2,3, Sekolah Unggul Garuda sebesar 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih sebesar 1,2.

Di sisi lain, dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam masih cukup tinggi, dengan skor penilaian 4,7.

Menurut Rudi, hal tersebut menunjukkan kesinambungan sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran berangkat dari tekad untuk keberlanjutan dari era sebelumnya, terlihat dari masih cukup tingginya dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam, dengan skor penilaian 4,7,” pungkasnya.

Survei Arawicaksa Institute dilaksanakan pada 3-8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.