Pakar Pidana UMSU Minta RUU Kehakiman Disahkan, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Alpi Sahari mendesak DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kehakiman pada 2026 untuk menyelaraskan sistem peradilan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

“RUU Kehakiman itu sebaiknya dapat diputuskan tahun ini. Karena KUHP dan KUHAP yang baru sudah ada, menuntaskan RUU Kehakiman menjadi undang-undang mendesak dilakukan dalam rangka menyinkronkan dan mengharmonisasikannya dengan dua kitab undang-undang tersebut,” kata Alpi di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Dosen Pascasarjana UMSU tersebut menilai pembaruan hukum pidana perlu diikuti pembenahan regulasi mengenai kekuasaan kehakiman agar perubahan aturan berjalan seiring dengan penataan kewenangan dan perbaikan praktik peradilan.

Baca juga : Habiburokhman: Tingkat Represivitas Aparat di Era Prabowo Turun Drastis

Menurut dia, tanpa harmonisasi regulasi, pembaruan hukum berisiko tidak diikuti perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan peradilan. Karena itu, DPR dan pemerintah perlu menjadikan RUU Kehakiman sebagai prioritas legislasi dengan pembahasan yang terukur agar pengesahannya tidak berlarut-larut.

Alpi juga menyoroti perlunya memperjelas batas kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan. Menurut dia, perbedaan putusan praperadilan, terutama ketika pemeriksaan dinilai memasuki substansi perkara pokok, menunjukkan perlunya kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut.

Ia berpandangan, pengaturan yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah praperadilan mengambil alih fungsi pemeriksaan perkara pokok. Kejelasan itu juga penting untuk menjaga prinsip diferensiasi fungsional, yakni setiap institusi penegak hukum menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya.

Baca juga : Lima Lembaga Teken SKB, Penegakan Hukum Diperkuat

Selain aspek regulasi, Alpi menilai pembenahan sistem peradilan perlu memperhatikan kapasitas pengadilan dalam menangani perkara. Ketimpangan antara jumlah perkara dan ketersediaan hakim berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan maupun putusan.

Ia mencontohkan panjangnya antrean persidangan di Pengadilan Negeri Medan sebagai gambaran beban kerja yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, revisi UU Kehakiman diharapkan turut mengatur beban kerja hakim serta mendorong pemerataan distribusi hakim berdasarkan kebutuhan pengadilan.

“Seharusnya Mahkamah Agung mendistribusikan hakim-hakimnya ke pengadilan negeri,” ujarnya.

Baca juga : Yusril Ingatkan Aparat, Jangan Beda Tafsir KUHP dan KUHAP Baru

Menurut Alpi, reformasi peradilan tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma hukum, tetapi juga harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut diperlukan agar pengadilan mampu memberikan pelayanan yang layak dan menghasilkan putusan berkualitas.

Ia turut mendorong evaluasi terhadap praktik praperadilan agar mekanisme tersebut tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk menghindari pemeriksaan perkara pokok.

“Praperadilan banyak dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan sebagai alat, mekanisme, atau sarana untuk menghindari perkara pokok,” kata Alpi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.