Dark/Light Mode

Pemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan dalam Program MBG

Kamis, 29 Oktober 2026 21:22 WIB
Kepala BGN Sudaryono memaparkan strategi pencegahan insiden keamanan pangan dalam program MBG di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Bambang Trismawan/RM
Kepala BGN Sudaryono memaparkan strategi pencegahan insiden keamanan pangan dalam program MBG di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Bambang Trismawan/RM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan tidak ada lagi insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP), pengawasan suhu dan waktu penyimpanan makanan, serta pemantauan dapur untuk menekan risiko gangguan kesehatan pada penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pencegahan insiden keamanan pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap anak harus mendapatkan makanan yang aman dikonsumsi.

"Bagaimana caranya, tidak boleh ada satu anak pun yang mengalami insiden keamanan pangan! Itu adalah target kita paling utama," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Ia mengakui, insiden keamanan pangan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut. Karena itu, BGN memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan SOP penyimpanan dan penyajian makanan. Sudaryono menjelaskan, keamanan pangan tidak hanya ditentukan kualitas bahan baku, tetapi juga waktu penyimpanan dan suhu makanan sebelum dikonsumsi.

Baca juga : Benahi Tata Kelola MBG, BGN Hemat Rp44 Triliun dalam 100 Hari

Menurut dia, risiko kerusakan makanan meningkat apabila hidangan dibiarkan terlalu lama sebelum dikonsumsi atau disimpan pada suhu yang tidak sesuai.

"Kalau kita biarkan di suhu antara 5 sampai dengan 60 derajat, menu makanan yang kita makan dalam kurun waktu yang lama pasti basi, pasti rusak. Sehingga intinya adalah bagaimana mengatur waktu dan mengatur suhu makanan, SOP ini yang kami perketat," katanya.

BGN juga mendorong penggunaan label waktu konsumsi dan pemasangan segel pada wadah makanan atau ompreng. Langkah ini ditujukan untuk membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang aman serta menjaga keamanan selama proses distribusi.

Selain pengawasan terhadap makanan, BGN memperluas pemantauan operasional dapur melalui pemasangan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV). Rekaman kamera tersebut diharapkan dapat membantu memastikan proses pengolahan dan penyajian makanan berjalan sesuai standar.

Sudaryono menyebutkan, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga 300 SPPG dan diperluas secara bertahap. BGN menargetkan CCTV yang terhubung dengan kantor pusat dapat menjangkau 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026.

Baca juga : Awasi Dapur MBG, Pemerintah Libatkan Orang Tua dan Posyandu

Melalui sistem tersebut, BGN dapat memantau praktik pengolahan makanan yang berpotensi melanggar standar kebersihan, seperti meletakkan bahan makanan langsung di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan saat bekerja.

“Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat,” ujarnya.

Insiden Keamanan Pangan Menurun

Sudaryono mengatakan, perkembangan upaya pencegahan insiden keamanan pangan dapat diukur melalui rasio Incidents per Million Servings (IPMS), yaitu jumlah insiden keamanan pangan per satu juta porsi makanan yang disajikan.

Berdasarkan data yang disampaikan BGN, rasio IPMS Indonesia tercatat sebesar 5,3 pada periode Januari–Desember 2025. Angka tersebut turun menjadi 3,9 pada Januari–Juli 2026, kemudian kembali menurun menjadi 3,6 pada Agustus–Oktober 2026.

Baca juga : Pemerintah Targetkan 5.000-10.000 Dapur MBG Terapkan Sistem Prasmanan

Meski menunjukkan penurunan, Sudaryono menyebut rasio tersebut masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara dan kawasan lain. Ia membandingkannya dengan Amerika Serikat yang tercatat sebesar 0,1, Jepang 0,8, dan Uni Eropa 1,3.

BGN menargetkan penurunan rasio tersebut berlanjut melalui perbaikan kualitas makanan, penerapan SOP, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional dapur.

"Doakan kami, dukung kami, kasih masukan, kasih kritikan, kasih saran, kasih apa pun itu agar bagaimana caranya kita bisa sampai di level Amerika, yakni nol. Kita ingin nol, tidak boleh ada satu orang pun (yang mengalami insiden keamanan pangan)," tegas Sudaryono.

BGN menyatakan akan terus mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di seluruh SPPG. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan masukan terkait kualitas makanan maupun proses penyajiannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.