Dukung Usut Tuntas Kasus Penyadapan, LPI Kirim Karangan Bunga Ke Mabes Polri

RM.id  Rakyat Merdeka - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) kembali menyatakan dukungannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengiriman karangan bunga berukuran 2 x 6 meter ke Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan nasional LPI sebelumnya, yakni menyalakan 1.000 lilin dan membagikan bunga kepada anggota kepolisian di sejumlah daerah sebagai bentuk dukungan moral terhadap institusi Polri.

Direktur Eksekutif LPI, Akhrom Saleh, mengatakan karangan bunga tersebut menjadi simbol dukungan sekaligus ungkapan terima kasih masyarakat kepada jajaran kepolisian atas upaya mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara.

"Karangan bunga ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan ucapan terima kasih kami kepada Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri, atas upaya pengungkapan kasus dugaan kejahatan siber berupa penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," kata Akhrom di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Baca juga : Dugaan Penyadapan Presiden Berujung Makar Harus Diusut Tuntas

Akhrom menegaskan, LPI akan terus mendukung Presiden Prabowo dan langkah Polri mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia meminta pengusutan dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa tebang pilih.

"Kami mendukung penuh langkah Kapolri untuk membongkar siapa pun yang berada di balik kasus penyadapan ini. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua harus diungkap secara transparan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah personel kepolisian sebagai tersangka.

Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan hukum.

Baca juga : Sudding Minta Polri Usut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Dalam perkembangan terbaru pada 5 November 2026, Bareskrim kembali menetapkan satu tersangka berinisial SU. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Polri menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Sementara itu, Sekretaris Nasional Lingkar Pemuda Indonesia (Seknas LPI), Mahardhika Prakasha, mengatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan Polri merupakan keputusan kolektif organisasi yang melibatkan jajaran LPI di berbagai daerah.

Menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga melibatkan sejumlah pimpinan wilayah yang telah berkoordinasi untuk menyampaikan dukungan secara serentak.

"Dukungan terhadap Presiden dan Kapolri yang kami lakukan ini merupakan keputusan kolektif bersama kawan-kawan di sejumlah daerah. Karena itu, kami akan terus mengawal dan mendukung kinerja Polri sampai kasus dugaan penyadapan ini benar-benar terungkap secara terang benderang," ujar Mahardhika.

Baca juga : Kepala BIN Sambangi Istana, Sebut Penyadapan Ilegal Mengarah ke Makar

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 12 provinsi yang terlibat dalam gerakan tersebut, di antaranya Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan.

"Hingga saat ini sudah ada 12 provinsi yang bergerak, di antaranya Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya. Kami terus membangun komunikasi dengan pimpinan wilayah agar dukungan ini dapat dilakukan secara bersama-sama," jelasnya.

Mahardhika menegaskan, LPI akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia berharap Polri dapat bekerja secara independen, profesional, dan transparan agar seluruh fakta hukum terungkap.

Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus memastikan hukum berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.