Pemerintah Pacu Listrik Desa Sebagai Jalan Pemerataan Energi Hingga Pelosok

 Sebelumnya 
Papua: Penghasil Energi Yang Kesulitan Akses Listrik

Persoalan ketimpangan akses listrik juga mendapat perhatian anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Alfons Manibui. Ia mengapresiasi peningkatan kinerja PLN dalam memperluas layanan kelistrikan.

Namun, menurutnya, penentuan lokasi dan penerima manfaat program Lisdes harus dilakukan lebih cermat agar benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Alfons menyoroti kondisi sejumlah wilayah di Papua yang belum terjangkau layanan PLN. Di daerah pemilihannya, dari 24 distrik, baru sekitar lima distrik yang telah dijangkau PLN.

Baca juga : PLN-PAM Jaya Jaga Pasokan Air Bersih Saat Pemeliharaan Gardu Listrik

Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah kampung masih menghadapi keterbatasan akses listrik, meskipun pembangunan infrastruktur energi berskala besar berlangsung di wilayah sekitarnya.

Ia mencontohkan kampung Tomu dan Taroi, Teluk Bintuni, yang berada di sekitar kawasan LNG Tangguh. Wilayah tersebut memiliki sumber daya gas, tetapi masyarakat di kampung sekitarnya masih belum menikmati penerangan listrik secara memadai.

"Di depan LNG Tangguh itu ada kampung Tomu, Taroi yang punya gas. Tapi tiap hari dia hanya menonton di sebelah terang benderang sementara dia gelap gulita," ungkap Alfons.

Bagi Alfons, situasi tersebut menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan energi. Daerah penghasil sumber daya energi seharusnya tidak hanya menjadi lokasi produksi dan pemasok kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjadi prioritas dalam menikmati manfaat pembangunan.

Baca juga : Warga Pegunungan Arfak Kini Nikmati Listrik 24 Jam

Alfons menilai persoalan tersebut salah satunya berkaitan dengan ketepatan data calon penerima program Lisdes.

Menurutnya, pendataan yang hanya mengandalkan informasi dari PLN dan pemerintah provinsi berisiko tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di tingkat kampung dan distrik.

Karena itu, ia meminta pemerintah membuka ruang lebih luas bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan data pembanding atau second opinion mengenai lokasi yang benar-benar membutuhkan listrik.

"Menurut kami, yang paling cocok sebetulnya dari pemerintah kabupaten. Jadi, ada second opinion, ada tapisan-tapisan informasi terkait lokasi supaya menjadi tepat sasaran," usulnya.

Baca juga : Kementerian ESDM Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, Maluku

Menanggapi hal tersebut, Tri Winarno menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menggunakan data PLN, tetapi juga mengumpulkan informasi dari gubernur dan kepala dinas terkait di seluruh Indonesia.

Meski demikian, masukan Alfons memperlihatkan pentingnya memperkuat komunikasi antara PLN, pemerintah daerah, dan wakil rakyat agar penetapan lokasi pembangunan tidak semata-mata berdasarkan data administratif.

Sebab, masyarakat di wilayah terpencil sering kali menghadapi persoalan yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam basis data perencanaan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.