Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Dari Sabang Sampai Merauke
Pemerintah Pacu Listrik Desa Sebagai Jalan Pemerataan Energi Hingga Pelosok
Minggu, 7 Juni 2026 22:19 WIB
Sebelumnya
Empat Distrik Pegunungan Arfak Kini Menyala 24 Jam
Di tengah pekerjaan besar pemerataan listrik, sejumlah daerah mulai merasakan hasil dari percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Cheroline Chrisye Makalew, mengapresiasi peningkatan layanan listrik di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Dia menyebut empat distrik, yakni Hing, Taige, Manyambo, dan Anggigida, kini telah menikmati listrik selama 24 jam. Sebelumnya, masyarakat di wilayah tersebut hanya mendapatkan layanan listrik selama enam hingga 12 jam.
Menurut Cheroline, perubahan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah, PLN, dan wakil rakyat dapat menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah terpencil.
"Saya mewakili seluruh masyarakat dari Distrik Hing, Distrik Taige, Distrik Manyambo, dan juga Distrik Anggigida mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa menyala 24 jam," ujarnya.
Baca juga : PLN-PAM Jaya Jaga Pasokan Air Bersih Saat Pemeliharaan Gardu Listrik
Meski demikian, ia meminta agar keberhasilan tersebut tidak berhenti pada empat distrik. Pemerintah dan PLN harus memperluas jangkauan layanan sehingga semakin banyak masyarakat di daerah terpencil mendapatkan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Cheroline juga menyerahkan usulan program Lisdes dari tiga kabupaten di Papua Barat kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PLN agar dapat dipertimbangkan dalam program 2026.
Ia turut menyoroti keterkaitan program BPBL dengan pembangunan jaringan distribusi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis, tetapi tidak bisa mengakses program tersebut karena jaringan listrik belum tersedia di wilayah tempat tinggal mereka.
Karena itu, Ia meminta pembangunan jaringan dan bantuan pemasangan sambungan listrik harus berjalan beriringan. Akurasi Data dan Koordinasi Jadi Penentu Pemerataan listrik juga membutuhkan ketepatan sasaran dalam penentuan penerima manfaat.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara, menyoroti masih adanya 899 lokasi belum berlistrik di Nusa Tenggara Timur. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai jumlah lokasi yang dapat diselesaikan pada 2026 dan lokasi yang masih harus menunggu setelah 2027.
Baca juga : Warga Pegunungan Arfak Kini Nikmati Listrik 24 Jam
Selain itu, ia mempertanyakan besaran anggaran Lisdes 2026 yang secara khusus dialokasikan untuk NTT, mengingat karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda.
Menurutnya, pembangunan mini grid perlu dipertimbangkan sebagai salah satu kebijakan afirmatif untuk mempercepat elektrifikasi di daerah yang sulit dijangkau jaringan utama.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengingatkan agar program Lisdes dan BPBL tetap dipertahankan sebagai prioritas anggaran pemerintah pada 2027.
Dia khawatir kedua program tersebut terancam berkurang akibat kebijakan efisiensi anggaran, padahal manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di daerah pemilihan.
Ratna juga meminta pemerintah memastikan pembangunan PLTS terpadu di 39 lokasi wilayah 3T tidak mengalami keterlambatan. Pasalnya, program dengan anggaran sekitar Rp 450 miliar tersebut masih menghadapi proses tender ulang hingga Mei 2026.
Baca juga : Kementerian ESDM Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, Maluku
Menurutnya, keterlambatan pengadaan jangan sampai berujung pada tertundanya hak masyarakat di wilayah timur untuk mendapatkan akses listrik.
Senada, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, meminta pemerintah mempercepat pembangunan Lisdes dengan mengutamakan pemanfaatan energi surya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit diesel.
Ia juga mendorong keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengembangan ekosistem energi terbarukan. Koperasi, menurutnya, dapat menjadi mitra pengembangan PLTS, bioenergi, hingga pengolahan sampah menjadi sumber energi.
Skema tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi desa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya