Pemerintah Pacu Listrik Desa Sebagai Jalan Pemerataan Energi Hingga Pelosok

 Sebelumnya 
PLN sebagai Perpanjangan Tangan Negara

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kebijakan pemerintah di sektor ketenagalistrikan.

Karena itu, seluruh penugasan pemerintah, termasuk percepatan Lisdes dan pengembangan energi baru terbarukan, menjadi bagian dari tanggung jawab PLN untuk memastikan masyarakat memperoleh akses energi.

Baca juga : PLN-PAM Jaya Jaga Pasokan Air Bersih Saat Pemeliharaan Gardu Listrik

Darmawan menyatakan PLN siap menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam dokumen tersebut, sekitar 76 persen penambahan kapasitas pembangkit direncanakan berbasis EBT dan sistem penyimpanan energi baterai dengan total kapasitas mencapai 52,8 gigawatt.

Dia menyebut implementasi proyek-proyek tersebut terus dipantau secara ketat oleh pemerintah. Sebanyak 30,2 GW masih dalam proses penyelesaian kajian proyek, 16,5 GW dalam tahap pengadaan, 5,2 GW dalam konstruksi, dan 0,78 GW telah memasuki tahap commissioning.

Darmawan juga menegaskan kesiapan PLN menjalankan tambahan penugasan pemerintah, termasuk program Lisdes dan pengembangan PLTS hingga 100 GW. Namun, keberhasilan pemerataan listrik pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas pembangkit atau jumlah anggaran yang disiapkan.

Baca juga : Warga Pegunungan Arfak Kini Nikmati Listrik 24 Jam

Koordinasi lintas sektor, akurasi data lokasi, penyelesaian perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta keberlanjutan operasional pembangkit menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sinilah kebijakan Listrik Desa menemukan makna strategisnya. Negara tidak cukup hanya memastikan bahwa listrik tersedia di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan kota besar.

Negara juga harus hadir di kampung-kampung yang jauh dari jaringan utama, di pulau-pulau kecil, di pedalaman hutan, serta di kawasan pegunungan yang selama ini hidup dalam keterbatasan penerangan.

Baca juga : Kementerian ESDM Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, Maluku

Sebab, ukuran keberhasilan pemerataan energi bukan semata-mata rasio elektrifikasi nasional yang mendekati 100 persen, melainkan sejauh mana setiap keluarga, termasuk mereka yang tinggal di pelosok 3T, benar-benar dapat menikmati listrik secara layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.