Akademisi Unair: Rekam Jejak Jadi Fondasi Reputasi Politik Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengatakan, reputasi seorang pemimpin tidak bisa dinilai hanya dari satu persoalan atau kontroversi yang berkembang di ruang publik. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan, kebijakan, serta integritas yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Suko menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini masih menjadi perhatian publik, meskipun masa kepemimpinannya telah berakhir.

Menurut Suko, reputasi politik terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman dan penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek kepemimpinan seorang tokoh.

"Reputasi politik terbentuk dari pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan integritas seorang tokoh," ujar Suko, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, penilaian terhadap Jokowi juga tidak terlepas dari pengalaman masyarakat selama dua periode pemerintahannya, termasuk berbagai kebijakan dan capaian yang dirasakan publik.

Meski demikian, Suko mengakui kontroversi yang berlangsung berkepanjangan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap seorang tokoh. Namun, dampaknya tidak selalu sama pada setiap kelompok.

Baca juga : Pengamat Politik Sebut Pengaruh Jokowi Masih Besar di Panggung Politik Nasional

Perdebatan yang terus berulang justru berpotensi mempertajam perbedaan pandangan yang sebelumnya sudah terbentuk.

"Polemik berkepanjangan dapat mempertajam penilaian yang sudah berbeda, tetapi besarnya dampak terhadap kepercayaan publik harus dibuktikan melalui penelitian, bukan diasumsikan," jelasnya.

Suko juga mengingatkan agar ramainya perdebatan di media sosial tidak langsung dianggap sebagai gambaran perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Menurutnya, diperlukan pengukuran dan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kontroversi tersebut benar-benar memengaruhi reputasi politik seorang tokoh.

Lebih jauh, Suko menilai polemik ijazah Jokowi kini telah berkembang melampaui persoalan administratif dan menyentuh persoalan kepercayaan politik.

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," katanya.

Ia menerangkan, dalam teori framing, suatu fakta dapat memperoleh pemaknaan berbeda bergantung pada sudut pandang politik kelompok yang menafsirkannya.

Baca juga : Jokowi Minta Keadilan: Saya Ingin Nama Baik Dipulihkan

Kondisi tersebut turut diperkuat algoritma media sosial yang memungkinkan pengulangan narasi sekaligus memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.

Akibatnya, kontroversi yang terus berlangsung tidak selalu disebabkan oleh kurangnya informasi. Persoalan tersebut juga dapat mencerminkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi maupun lembaga yang memberikan klarifikasi.

Di tengah situasi itu, Suko menegaskan rekam jejak kepemimpinan tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk reputasi seorang tokoh. Namun, rekam jejak positif tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang menjadi perhatian publik.

"Rekam jejak dapat menopang reputasi, tetapi tidak menggantikan kewajiban memberikan klarifikasi yang kredibel," tegasnya.

Karena itu, ia menilai penyelesaian polemik ijazah Jokowi perlu mengedepankan keterbukaan informasi dan konsistensi penjelasan.

"Respons perlu mengutamakan keterbukaan yang proporsional, konsistensi informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum," ujarnya.

Baca juga : Jokowi: Saya Dihina, Reputasi Saya Hancur

Suko menambahkan, klarifikasi sebaiknya disampaikan melalui dokumen dan lembaga yang memiliki kewenangan. Bukan melalui perdebatan antarkelompok pendukung yang justru berpotensi memperpanjang konflik.

Menurutnya, komunikasi yang tepat bukan sekadar bertujuan membangun persepsi positif, melainkan memastikan persoalan dipahami masyarakat berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

"Komunikasi yang baik bukan sekadar memenangkan opini, melainkan mengembalikan persoalan kepada fakta, prosedur yang adil, dan kepercayaan publik," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.