Pengamat Apresiasi Sikap Tenang Jokowi Saat Tunjukkan Ijazah

RM.id  Rakyat Merdeka - Sikap tenang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat memperlihatkan ijazah pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), mendapat apresiasi dari pengamat komunikasi politik.

Pembawaan Jokowi selama mengikuti persidangan dinilai mencerminkan komunikasi verbal dan nonverbal yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap polemik ijazah yang selama ini berkembang.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Jokowi mampu menjaga intonasi dan nada bicara tetap tenang sepanjang persidangan. Jokowi juga tidak memperlihatkan ekspresi emosional berlebihan ataupun sikap defensif.

"Penggunaan intonasi dan nada bicara Jokowi cenderung datar, tenang, dan tidak menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi, tidak meledak-ledak ataupun defensif berlebihan," ujar Jamiluddin, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, pembawaan tersebut memberikan kesan bahwa Jokowi siap menghadapi proses persidangan dan mampu mengendalikan emosinya.

Baca juga : Akademisi Unair: Rekam Jejak Jadi Fondasi Reputasi Politik Jokowi

Jamiluddin juga menyoroti gestur Jokowi yang mengikuti jalannya persidangan secara tertib. Termasuk ketika meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan dokumen ijazahnya kepada pengunjung sidang.

Ia menilai tindakan tersebut menjadi bentuk komunikasi visual yang menonjol sekaligus bagian dari pembentukan citra Jokowi di hadapan publik.

"Jokowi ingin menunjukkan sebagai warga negara kebanyakan yang patuh dan taat aturan. Jokowi tidak menunjukkan layaknya mantan presiden," katanya.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa penampilan Jokowi di persidangan tidak serta-merta mengubah pandangan seluruh masyarakat. Sebab, keberhasilan komunikasi politik sangat dipengaruhi persepsi awal publik terhadap tokoh yang bersangkutan.

Jika persepsi awal masyarakat terhadap Jokowi sudah negatif, komunikasi yang dibangun selama persidangan berpotensi tetap ditanggapi secara negatif.

Baca juga : Pengamat Politik Sebut Pengaruh Jokowi Masih Besar di Panggung Politik Nasional

"Kalau awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif," ungkapnya.

Karena itu, Jamiluddin menilai komunikasi Jokowi berpotensi mendapatkan respons berbeda antara kelompok pendukung dan pihak yang selama ini mengkritiknya.

Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai polemik ijazah Jokowi telah berkembang melampaui persoalan administratif dan bergeser menjadi persoalan kepercayaan politik.

Menurut Suko, dalam perspektif teori framing, sebuah fakta dapat dimaknai secara berbeda bergantung pada sudut pandang politik kelompok yang menafsirkannya.

Kondisi tersebut semakin diperkuat algoritma media sosial yang mendorong pengulangan narasi dan memperlebar polarisasi di masyarakat.

Baca juga : Jokowi Minta Keadilan: Saya Ingin Nama Baik Dipulihkan

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," ujar Suko.

Ia menjelaskan, kecenderungan masyarakat mempercayai informasi yang sejalan dengan keyakinan politiknya atau confirmation bias turut memengaruhi cara publik menilai sebuah kontroversi.

Namun, Suko mengingatkan bahwa perbedaan persepsi di tengah masyarakat tidak boleh menggantikan proses pembuktian terhadap persoalan yang disengketakan.

"Dalam demokrasi, persepsi tidak boleh menggantikan pembuktian, dan popularitas tuduhan bukan ukuran kebenaran," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.