Dark/Light Mode

Sidang Gus Yaqut, Ahli Hukum Paparkan Aturan Kuota Haji Awal dan Tambahan

Selasa, 17 November 2026 12:17 WIB
Ahli hukum UMJ Prof. Ibnu Sina Chandranegara memberikan keterangan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ahli hukum UMJ Prof. Ibnu Sina Chandranegara memberikan keterangan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11/2026).

RM.id  Rakyat Merdeka - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Profesor Ibnu Sina Chandranegara menjelaskan perbedaan pengaturan kuota haji awal dan kuota haji tambahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Penjelasan tersebut disampaikan Ibnu Sina saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan, Ibnu Sina menerangkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur dua rezim hukum berbeda terkait penetapan kuota haji. Ketentuan tersebut masing-masing diatur dalam Pasal 8 mengenai Kuota Haji Indonesia dan Pasal 9 tentang Kuota Haji Tambahan.

"Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji," kata Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan, perbedaan kedua ketentuan tersebut terletak pada waktu dan kondisi yang menjadi persyaratan munculnya kuota haji tambahan.

Menurut Ibnu Sina, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sebelum kuota tambahan dapat ditetapkan oleh Menteri Agama. Pertama, adanya pemberian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Kedua, kuota haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 telah ditetapkan.

"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," ujarnya.

Baca juga : Ahli UI Jelaskan Kriteria Keuangan Negara dalam Sidang Gus Yaqut

"Kuota haji tambahan itu akan muncul dan Menteri berwenang menetapkannya apabila dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat adanya kuota itu sendiri dan kedua adalah setelah kuota haji Indonesia ditetapkan," lanjutnya.

Sebelum penjelasan ahli, tim kuasa hukum Gus Yaqut mendalami perbedaan kuota haji awal dan tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Haji.

Kuasa hukum menjelaskan, kuota haji awal merupakan alokasi yang jumlahnya telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi setiap tahun. Sementara kuota tambahan bersifat tidak pasti karena bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

"Kuota haji berasal dari pengalokasian Saudi Arabia. Ada pertama kuota awal yang sudah pasti diberikan setiap tahunnya. Kemudian, jumlahnya pun pasti sesuai dengan formula yang sudah disepakati di konferensi Islam. Ini diberikan oleh Saudi jumlahnya 221.000 sejak tahun sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang," ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Adapun kuota tambahan tidak memiliki kepastian mengenai jumlah maupun waktu pemberiannya.

"Kuota haji tambahan ini sifatnya tidak pasti, tergantung Saudi mau memberikan atau tidak. Jumlahnya juga tidak pasti. Kalau memutuskan memberikan kuota tambahan, jumlahnya terserah Saudi mau berapa," katanya.

Kewenangan Menteri Agama

Lebih lanjut, Ibnu Sina menerangkan bahwa penetapan Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 memuat kewenangan atribusi yang melekat pada Menteri Agama. Dalam periode 2021-2024, jabatan tersebut diemban Gus Yaqut.

Baca juga : Ahli Hukum Romli Atmasasmita Soroti Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji

Kewenangan tersebut, kata dia, tetap terikat dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengenai proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam UU Haji.

"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tuturnya.

Namun, Ibnu Sina berpandangan bahwa Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan. Kewenangan itu dapat dijalankan sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam norma tersebut terpenuhi.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," katanya.

Dalam persidangan, Ibnu Sina juga menjelaskan kedudukan Menteri Agama yang memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selain menjalankan fungsi administratif sebagai penyelenggara urusan keagamaan, khususnya haji dan umrah, Menteri Agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Menurutnya, posisi tersebut membuat Menteri Agama turut menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji atas nama negara, baik di dalam maupun luar negeri.

"Menteri dalam Pasal 29 ditunjuk sebagai Amirul Hajj, yang artinya dia menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan di dalam maupun di luar negeri yang bertindak atas nama negara," ungkapnya.

Baca juga : Sidang Gus Yaqut, Saksi Ceritakan Evaluasi Pelayanan Haji 2024

Ibnu Sina menilai, dalam menjalankan fungsi tersebut, Menteri Agama perlu mempertimbangkan berbagai risiko penyelenggaraan serta keberlangsungan ibadah haji dan umrah dalam konteks diplomasi.

Karena itu, menurutnya, Pasal 9 memberikan ruang bagi Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri," ucapnya.

Kuasa Hukum Hadirkan Tiga Ahli

Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Gus Yaqut menghadirkan tiga ahli untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim. Selain Ibnu Sina sebagai ahli administrasi negara, terdapat Prof. Eva sebagai ahli hukum pidana dan Dr. Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Keputusan itu mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.