Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sidang Etik EHS, Polri Dalami Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dan Akses Ilegal
Selasa, 17 November 2026 14:08 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga akses ilegal (illegal access) di lingkungan Bareskrim Polri.
Sidang yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri. Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo selaku ketua komisi, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua serta tiga anggota komisi lainnya.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri, baik saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal.
"Untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan melakukan akses ilegal atau illegal access," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Baca juga : Wayan Sudirta Minta Polri dan KY Kaji Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan
Dia menegaskan, pelaksanaan sidang etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri menjalankan program bersih ke dalam yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Penegakan disiplin dan kode etik, kata dia, dilakukan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran.
Seluruh proses penegakan kode etik dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam persidangan tersebut, turut dilibatkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri sebagai pembela serta dua personel Divisi Propam sebagai penuntut.
Baca juga : DPR Gaspol Bahas UU Penyadapan
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga hadir untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan pengawasan terhadap jalannya persidangan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan nama lain dalam dugaan penyadapan, Trunoyudo belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh.
Dia menyebut informasi yang berkembang masih harus didalami dan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Menurutnya, Polri akan mengedepankan keadilan prosedural dengan menguji setiap informasi berdasarkan fakta, bukti, hingga pendekatan ilmiah (scientific evidence), serta ketentuan perundang-undangan.
"Pertanyaan tadi belum dapat kami jawab. Ada beberapa tim untuk mendalami informasi, kemudian melihat faktualnya dengan evidence yang ada, bahkan scientific, yang kemudian kita lihat pada aturan hukum," jelasnya.
Baca juga : Tingkatkan Kualitas Layanan, Ditregident Korlantas Polri Gelar Simposium
Trunoyudo juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Polri memastikan proses sidang etik masih berlangsung dan hasil putusannya akan disampaikan kepada publik setelah seluruh tahapan persidangan selesai.
Terkait pemeriksaan etik terhadap pihak lain yang disebut dalam pertanyaan wartawan, Trunoyudo menyatakan belum dapat memberikan informasi mengenai jadwalnya. Saat ini, fokus persidangan masih pada pemeriksaan terhadap EHS.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya