Dark/Light Mode

Mencegah Frenemy: Memperkuat Kontraintelijen dan Ketahanan Keamanan Nasional

Senin, 16 November 2026 14:53 WIB
Malya Nova Imaduddin (Foto: Dok. Pribadi)
Malya Nova Imaduddin (Foto: Dok. Pribadi)

Dalam perjalanan bangsa, ancaman terhadap negara tidak selalu tampil sebagai serangan militer terbuka ataupun tekanan yang datang dari luar batas wilayah. Ancaman juga dapat berawal dari lingkungan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan atau bahkan dari dalam institusi itu sendiri, misalnya melalui orang-orang yang memperoleh kepercayaan, memiliki akses terhadap informasi strategis, bahkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Fenomena inilah yang populer disebut “musuh dalam selimut”, “serigala berbulu domba”, atau frenemy, yakni pihak yang secara kasatmata berada dalam relasi kerja sama, tetapi perilakunya berpotensi merugikan organisasi dan kepentingan nasional.

Berdasarkan pengalaman dan kepakaran saya dari perspektif intelijen strategis, fenomena tersebut patut dipahami sebagai potensi ancaman orang dalam (insider threat) yang dapat beririsan dengan spionase. Kerawanan tidak hanya terletak pada siapa yang memiliki akses, tetapi juga pada bagaimana akses tersebut digunakan, informasi apa yang menjadi sasaran, siapa penerima atau pengguna informasi, serta untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan. Kebocoran informasi strategis dapat membuka pola pengambilan keputusan, prioritas kebijakan, kerentanan sistem, serta posisi tawar diplomatik maupun pertahanan Indonesia.

Perhatian masyarakat menguat menyusul pemberitaan tentang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional. Menurut perkembangan pemberitaan hingga 12 November 2026, empat perwira tinggi Polri telah berstatus tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) LSP. Perkara itu diberitakan berkaitan dengan dugaan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya, akses tanpa hak, serta dugaan penghilangan data elektronik. 

Kapolri juga menyatakan bahwa Polri menyelidiki secara terpisah dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar. Meski demikian, penyidik menegaskan bahwa unsur makar masih perlu ditelusuri dan dibuktikan secara mandiri. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Demikian pula, adanya dugaan penyadapan ilegal saja tidak cukup untuk menyimpulkan terjadinya spionase ataupun makar.

Sejumlah pejabat dan tokoh nasional menilai perkara ini tidak berhenti pada persoalan privasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti kemungkinan ancaman terhadap keselamatan pimpinan negara. Yusril Ihza Mahendra menekankan keseriusan perkara karena motifnya belum diketahui, sekaligus perlunya evaluasi pengawasan. Bambang Soesatyo mengingatkan dampaknya terhadap kerahasiaan agenda strategis dan proses pengambilan keputusan. 

Baca juga : Jenderal LSP End User Penyadapan

Sementara itu, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penyidikan perlu menelusuri jalur perintah serta tujuan penyadapan, sedangkan Habiburokhman di DPR mendorong pengusutan secara menyeluruh. Sejumlah pengamat dan akademisi, di sisi lain, menekankan pentingnya transparansi serta perlunya membedakan penyadapan ilegal, spionase, dan makar. Pandangan-pandangan tersebut merupakan peringatan mengenai risiko, bukan pengganti proses pembuktian hukum.

Frenemy, Insider Threat, dan Ancaman Spionase

Dalam relasi politik ataupun kelembagaan, frenemy merupakan gambaran hubungan yang mengandung unsur kerja sama sekaligus persaingan. Kritik terhadap pemerintah, perbedaan pendapat, dan oposisi yang berjalan sesuai konstitusi tidak dengan sendirinya dapat disebut pengkhianatan. Risiko keamanan timbul apabila akses terhadap informasi rahasia disalahgunakan, informasi dipindahkan tanpa izin, atau kewenangan publik digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Insider threat mengacu pada ancaman yang berasal dari seseorang yang memiliki akses sah terhadap personel, fasilitas, sistem, atau informasi, tetapi menggunakan akses tersebut secara tidak semestinya. Pendorongnya dapat berupa keuntungan pribadi, tekanan atau pemerasan, konflik kepentingan, maupun kepentingan pihak lain. Ancaman ini rumit ditangani karena orang dalam memahami prosedur, susunan kewenangan, kebiasaan komunikasi, dan kemungkinan celah pengawasan.

Spionase mencakup upaya rahasia untuk memperoleh informasi yang dilindungi demi kepentingan pihak tertentu. Informasi yang dibidik dapat menyangkut politik dan kebijakan, pertahanan, diplomasi, ekonomi, teknologi, infrastruktur kritis, maupun data pejabat yang berpotensi digunakan untuk pemetaan, tekanan, atau perekrutan. Karena itu, tindakan penyadapan ilegal tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai spionase. Penilaiannya perlu menguji motif, sasaran, cara yang digunakan, pihak penerima hasil, pola operasi, serta kemungkinan hubungan dengan kepentingan pihak lain, termasuk aktor asing apabila tersedia bukti yang mendukung.

Baca juga : Bareskrim Periksa 38 Saksi Dalam Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo

Operasi spionase dapat memanfaatkan sumber manusia (human intelligence), eksploitasi perangkat maupun jaringan (cyber intelligence), relasi profesional atau sosial, serta penggabungan informasi publik dengan informasi tertutup. Informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk memetakan jaringan pengambil keputusan, membaca arah kebijakan, membangun keunggulan dalam perundingan, menekan pihak tertentu, atau menunjang operasi pengaruh. Oleh karena itu, analisis semestinya bertumpu pada pola dan indikator yang dapat diverifikasi, bukan pada prasangka terhadap identitas atau afiliasi seseorang.

Kerentanan Informasi dan Pengambilan Keputusan

“Budaya Asal Bapak Senang” (ABS) menjadi titik rawan ketika laporan disusun demi menyenangkan pimpinan, alih-alih menyajikan kondisi faktual yang sebenarnya. Data yang dimanipulasi, laporan yang tidak utuh, dan kegagalan yang disembunyikan dapat melemahkan peringatan dini (early warning) serta mendorong keputusan yang keliru. Distorsi dalam siklus intelijen dapat terjadi sejak kebutuhan informasi dirumuskan, data dikumpulkan dan diolah, analisis dilakukan, hingga hasil disampaikan. Untuk menguranginya, fakta harus dibedakan dari asumsi, sumber divalidasi, dan analisis menjelaskan tingkat keyakinan berikut kekurangan informasi yang masih ada.

Terbukanya informasi strategis dapat menyingkap agenda pimpinan, pola komunikasi, fokus kebijakan, kerentanan pertahanan, serta posisi tawar diplomatik. Informasi semacam itu juga berpotensi dimanfaatkan untuk pemerasan, pembentukan persepsi yang menyesatkan, disinformasi, ataupun operasi pengaruh. Dengan demikian, ancamannya tidak terbatas pada pencurian dokumen, tetapi dapat merambah proses pengambilan keputusan. Walaupun demikian, dugaan sabotase kebijakan harus ditopang pembuktian atas pola tindakan, kesengajaan, hubungan sebab-akibat, dan alat bukti yang sah. Perbedaan pandangan atau kegagalan suatu program saja tidak memadai sebagai dasar tuduhan.

Menguatkan Kontraintelijen dan Tata Kelola Informasi

Baca juga : LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan, Buka Peluang untuk JC

Pertama, perlindungan informasi strategis perlu ditopang klasifikasi yang tegas, prinsip need to know, pembatasan akses berdasarkan tugas, autentikasi berlapis, enkripsi, pencatatan aktivitas, serta audit berkala. Pemanfaatan teknologi intersepsi untuk penegakan hukum harus memiliki dasar hukum dan otorisasi, tujuan yang terbatas, jejak audit, serta pengawasan yang memadai. Sarana negara tidak boleh digunakan melampaui kewenangannya.

Kedua, kapasitas kontraintelijen perlu dikembangkan melalui pemetaan kerawanan, penilaian risiko orang dalam, pendidikan keamanan informasi, dan tata cara pelaporan insiden. Tanda-tanda seperti akses yang tidak lazim, pemindahan data tanpa izin, atau penghapusan jejak digital harus ditindaklanjuti secara profesional. Upaya deteksi dini wajib berlandaskan bukti dan tidak boleh bergeser menjadi pengawasan yang sewenang-wenang.

Penanganan perkara penyadapan perlu memadukan ketegasan dengan akuntabilitas. Proses hukum harus menguji alat bukti, rantai perintah, tujuan penyadapan, penerima informasi, dan kemungkinan penggunaan hasilnya. Pada akhirnya, kewaspadaan intelijen strategis ditujukan untuk melindungi kedaulatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hukum, keselamatan pimpinan tertinggi negara, dan kepentingan Indonesia.

Malya Nova Imaduddin
Malya Nova Imaduddin
Analis Madya Kementerian Pertahanan/Mahasiswa Pendidikan Doktor SPPB, Universitas Indonesia

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.