Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Terbukti Langgar Etik Penyadapan Ilegal, Pati Polri EHS Dipecat
Selasa, 17 November 2026 20:04 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Perwira Tinggi (Pati) Polri berinisial EHS, tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang tersebut, EHS sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan. Namun, EHS tetap menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
"Prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum) menjadi pegangan dalam menindak setiap personel bermasalah," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam persidangan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 18.00 WIB tersebut, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Baca juga : DPR Gaspol Bahas UU Penyadapan
Sidang yang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo MSi itu menghadirkan sembilan saksi. Salah satunya, saksi yang meringankan berinisial DR, yang dihadirkan atas permintaan EHS.
Komisi sidang menjatuhkan dua sanksi sekaligus. Yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan tindakan tercela, serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menekankan, Polri tidak memberikan ruang bagi impunitas dalam penegakan aturan internal. Setiap anggota harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa melihat pangkat dan jabatan.
"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.
Baca juga : Usai Penyadapan Ilegal, Partai Berkarya Desak Reformasi Regulasi
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut menyaksikan persidangan menyatakan, proses sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, seluruh pihak mendapat kesempatan menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, mengungkap fakta, hingga menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
"Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi, sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai, kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga," tutur Choirul Anam.
Proses Perkara Belum Berakhir
Meski dipecat, proses perkara EHS belum berakhir. Setelah sanksi administratif PTDH dijatuhkan, yang bersangkutan akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik.
Pengajuan Banding
Terkait pengajuan banding, Polri akan mengikuti mekanisme dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Nantinya, Komisi Banding dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Pemeriksaan LSP
Baca juga : Jenderal LSP End User Penyadapan
Polri menjadwalkan sidang etik terhadap LSP pada pekan depan. Jadwal pastinya akan diumumkan, setelah kesiapan pemeriksa dari Bidang Kode Etik Propam Polri dipastikan.
"Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat," pungkas Trunoyudo.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya