Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Gus Alex Bantah Terima Uang, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Adanya Tekanan
Jumat, 20 November 2026 18:25 WIB
Sebelumnya
Dalam kesempatan tersebut, Wa Ode juga mengungkap adanya tekanan terhadap Gus Alex selama periode 2023–2024.
Menurutnya, kliennya menghadapi berbagai permintaan dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan, termasuk terkait pengaturan kuota haji dan bisnis penyelenggaraan haji.
Ia mencontohkan adanya tawaran dari seorang anggota DPR Komisi VIII untuk menggeser 500 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus dengan iming-iming imbalan dolar AS untuk setiap orang.
Selain itu, menurut Wa Ode, terdapat pula tawaran untuk memonopoli penyediaan katering di Arab Saudi dengan iming-iming keuntungan tertentu.
Namun, ia menegaskan Gus Alex tidak menerima tawaran-tawaran tersebut, termasuk berbagai permintaan uang yang disebut muncul selama menjalankan tugasnya.
"Kalau beliau mau memperkaya dirinya luar biasa, ada anggota DPR dari Komisi VIII menawarkan bahkan mau geser itu haji reguler 500 kepada haji khusus dengan iming-iming mendapatkan per orang sekian dolar. Ada juga yang menawarkan untuk memonopoli katering di Saudi. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan kepada beliau, termasuk yang tadi jutaan dolar itu, ternyata tidak pernah diterima," bebernya.
Baca juga : KPK Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR 2014-2024
Wa Ode menilai, tekanan tersebut perlu menjadi perhatian karena Gus Alex ketika itu hanya menjabat sebagai staf khusus, sementara pihak-pihak yang disebut melakukan tekanan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Ia juga mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang disebut melakukan permintaan dan tekanan tersebut tidak pernah dipanggil atau diperiksa dalam proses penyidikan maupun persidangan.
Wa Ode mengungkapkan, ahli hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan menyebut tindakan tersebut sebagai pemerasan dalam jabatan.
Menurutnya, fakta tersebut seharusnya turut didalami untuk melihat secara utuh peristiwa yang terjadi dalam pengelolaan kuota haji.
"Orang-orang yang punya kewenangan, pejabat-pejabat negara ini ternyata telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan orang meminta sesuatu. Yang anehnya, tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi," katanya.
Wa Ode juga menggambarkan kondisi kehidupan Gus Alex yang menurutnya jauh dari gambaran seseorang yang menikmati uang hasil korupsi hingga hampir Rp 100 miliar. Ia menyebut kliennya hanya memiliki satu rumah dengan luas sekitar 130 meter persegi.
Baca juga : Yaqut Jelaskan Alasan Pembagian Kuota Haji, Minta NU-Muhammadiyah Tak Terpecah
"Coba lihat kehidupan Gus Alex. Beliau hanya memiliki satu rumah dengan luas sekitar 130 meter persegi. Tetapi, dalam perkara ini, beliau justru dituduh menerima uang hampir Rp 100 miliar. Ini tentu menjadi sesuatu yang perlu dicermati," tegas Wa Ode.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah saksi yang disebut menikmati aliran uang dalam perkara ini.
Bahkan, menurutnya, ada saksi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan kepala subdirektorat (Kasubdit) yang memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sekitar Rp 18 miliar.
Karena itu, Wa Ode meminta publik melihat perkara tersebut secara utuh. Ia mengingatkan agar pihak yang dituduh menerima uang dalam jumlah besar tidak menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak-pihak yang disebut menikmati aliran uang tidak diungkap secara terang.
Menjelang pembacaan tuntutan yang dijadwalkan pada Senin pekan depan, Wa Ode menyatakan pihaknya menghormati kewenangan jaksa penuntut umum (JPU) dalam menyusun tuntutan.
Namun, ia berharap tuntutan disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan.
Baca juga : Bachtiar Nasir Pantau Langsung Persidangan Kasus Kuota Haji
Ia juga meminta majelis hakim melihat perkara tersebut secara objektif, terutama terkait persoalan kerugian keuangan negara dan tuduhan penerimaan uang yang menurutnya tidak terbukti.
"Kami berharap hakim lebih bijaksana melihat persoalan ini bahwa memang tidak ada kerugian keuangan negara. Justru telah terjadi pemerasan dalam jabatan orang-orang itu terhadap klien kami. Terus kemudian klien kami benar-benar faktanya tidak menerima uang-uang yang dituduhkan dalam dakwaan," ujarnya.
Wa Ode menilai, apabila dakwaan tidak dapat dibuktikan melalui fakta persidangan, kliennya semestinya dibebaskan sesuai ketentuan hukum.
"Kalau surat dakwaan tidak terbukti mestinya ya dibebaskan kalau menurut normanya begitu. Kami serahkan semua kepada majelis hakim," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya