Dark/Light Mode

KPK Dukung MPR Verifikasi Rekam Jejak Kandidat Calon Wapres

Jumat, 20 November 2026 23:08 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk komisi antirasuah, untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon wakil presiden (wapres).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Budi, Jumat (20/11/2026).

Salah satu aspek yang disoroti adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baca juga : Pengamat: Ada Banyak Keuntungan Jika Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI

Budi menjelaskan bahwa kepatuhan pelaporan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian, tetapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan.

Menurutnya, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam melaporkan kepemilikan harta kekayaan.

Budi menambahkan, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi.

"Karena itu, komitmen tersebut harus ditunjukkan secara konsisten, bukan hanya ketika awal menjabat atau mengikuti proses pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan secara berkala setiap tahun selama menduduki jabatan publik," tuturnya.

Baca juga : Survei Logitera: KDM Cawapres Terkuat 2029, Budiman Punya Peluang

KPK berharap, transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting untuk membangun kepercayaan publik.

Sebelumnya, Anggota tim verifikasi Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan, tim verifikasi calon wapres akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kandidat.

Pemeriksaan tersebut akan dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja). Masing-masing menangani bidang verifikasi yang berbeda.

“Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Baca juga : Bertemu Dasco, Sjafrie Tidak Bahas Cawapres Pengganti Gibran

Hinca mengungkap dirinya tergabung dalam pokja dua. Kelompok tersebut akan menangani sejumlah bidang pemeriksaan, termasuk melakukan pengecekan ke pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” sebutnya.

Untuk memastikan pemeriksaan berjalan sesuai rencana, tim verifikasi juga akan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah instansi terkait.

Hinca menyebut, tim telah menyiapkan daftar periksa (checklist) sebagai panduan dalam proses tersebut. Tim verifikasi memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.